Senin 05 Oct 2020 11:44 WIB

Jokowi: Kebiasaan Impor, Salah Satu Tantangan Industri Garam

Rendahnya kualitas garam rakyat membuat serapannya pun rendah.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolandha
Petani memanen garam,  di Desa Bunder, Pamekasan, Jawa Timur, Senin (31/8/2020). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap dua tantangan terberat bagi industri garam nasional, khususnya yang menyebabkan rendahnya serapan garam rakyat.
Foto: ANTARA/Saiful Bahri
Petani memanen garam, di Desa Bunder, Pamekasan, Jawa Timur, Senin (31/8/2020). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap dua tantangan terberat bagi industri garam nasional, khususnya yang menyebabkan rendahnya serapan garam rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap dua tantangan terberat bagi industri garam nasional, khususnya yang menyebabkan rendahnya serapan garam rakyat. Tantangan pertama, rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri nasional. 

"Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya tapi nggak pernah dicarikan jalan keluarnya," ujar Jokowi dalam sambutan rapat terbatas, Senin (5/10). 

Baca Juga

Rendahnya kualitas garam rakyat ini membuat serapannya pun rendah. Per 22 September 2020, ada 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri nasional, terutama industri makanan dan minuman. Presiden pun meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi bisa mencari solusi atas tantangan tersebut. 

Sementara tantangan kedua yang dihadapi industri garam nasional adalah kapasitas produksi yang masih rendah. Dari kebutuhan garam nasional pada tahun 2020 sebanyak 4 juta ton, produksi garam nasional hanya mampu memenuhi 2 juta ton saja. Padahal, alokasi garam untuk industri saja bisa mencapai 2,9 juta ton. 

"Sehingga kemudian cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus, dan ngga pernah ada penyelesaian," kata Jokowi. 

Jokowi menilai perbaikan industri garam perlu dilakukan dari hulu sampai hilir atau pascaproduksi. Pembenahan rantai pasok juga perlu dilakukan agar produksi garam nasional bisa benar-benar terserap penuh untuk industri. 

Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), angka impor garam memang naik signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Total volume impor garam pada 2014 misalnya, hanya 2,268 juta ton. Angka impor kemudian naik menjadi 2,839 juta ton pada 2018. Sementara realisasi impor garam pada 2019 lalu sebesar 2,6 juta ton. 

Menjawab tantangan di atas, Presiden Jokowi pun menginstruksikan dua hal kepada ajarannya. Pertama, menyiapkan kembali lahan untuk menambah produksi. Presiden meminta adana integrasi dan estensifikasi lahan garam rakyat di 10 provinsi produsen utama. Kedua, ujar Jokowi, dilakukan perbaikan produktivitas dan kualitas garam rakyat melaluipenggunaan inovasi teknologi produksi. 

"Artinya washing plant harus benar-benar kita kerjakan sehingga pascaproduksi bisa berikan ketersediaan. Terutama dalam gudang penyimpanan," ujar Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement