REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah menganggap pelaku G 30 S adalah pihak yang sama dengan pelaku kudeta tahun 1948, yakni PKI dan ormas-ormasnya. Pada 17 Oktober, Ketum PP Muhammadiyah KH A Badawi bertemu dengan Sukarno, dan memintanya untuk membubarkan PKI dan ormas-ormasnya karena bagi Muhammadiyah tindakan pembubaran ini dianggap sebagai “ibadah”.
Sesudah bertemu presiden, Badawi berbicara dengan Panglima Kopkamtib, Mayjen Suharto. Mereka berdua sepakat Muhammadiyah dan ABRI akan bekerja sama memulihkan keamanan akibat G 30 S.
Di tengah situasi ini, pembentukan KOKAM ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan keluarga Muhammadiyah, Aisyiyah, dan organisasi lainnya di bawah Muhammadiyah. KH A Badawi menyebut tugas KOKAM sebagai “ibadah jihad fi sabilillah”.
Pascaperistiwa Muhammadiyah di Jakarta kemudian KOKAM digiatkan aktivitasnya dan disebarluaskan ke berbagai tempat, terutama di tingkat Daerah dan Cabang. Per Juli 1966, dari catatan yang ada, KOKAM eksis di Jakarta, Yogyakarta, Muntilan, Klaten, Solo, Malang, bahkan Manado.
Di dalam Konferensi Kilatnya di Jakarta pada 9-11 November 1965, Muhammadiyah bersama kelompok pemudanya memaklumkan bahwa “mensirnakan Gestapu/PKI dan Nekolim adalam ibadah.” Bagi Muhammadiyah, ini bukan hanya ibadah sunnah, melainkan ibadah yang wajib ‘ain.
Maka, pengerahan kekuatan untuk menjalankannya adalah jihad. Namun, Muhammadiyah juga menekankan pada kehati-hatian, yakni cara yang dipakai menjalankannya haruslah “menghindarkan ekses-ekses yang merusak, memfitnah, balas dendam, dan sebagainya”. Meski demikian, situasi di lapangan membuat kekerasan dan kerusakan tak terhindarkan.
Perjuangan Kokam
Selain memperluas jangkauannya dengan mendirikan Cabang di seantero Indonesia, KOKAM juga menggalang kerja sama dengan sesama kekuatan anti-PKI. Mereka kemudian bekerjasama dengan Ketua Gabungan V Kopti (Gabungan Operasi Tinggi) Kol. Sucipto. Gabungan kekuatan anti-PKI ini, di antaranya dari KOKAM dan Muhammadiyah (M Suwardi dan Lukman Harun), NU, Partai Katolik, IPKI, Sekber Golkar, Gasbindo dan KBKI, lalu mendeklarasikan pernyataan untuk mengutuk G 30 S PKI.
Aksi massa pertama yang dilakukan kelompok ini ialah tanggal 4 Oktober 1965 di Taman Sunda Kelapa Jakarta, yang berujung pada pembentukan Kesatuan Aksi Pengganyangan Kontra Revolusi Gerakan 30 September (KAP Gestapu). Ketuanya adalah Subchan ZE dengan Lukman Harun dari KOKAM menjadi Ketua Pengerahan Massa.
Empat hari kemudian aksi massa dilakukan lagi, kali ini di Taman Suropati. Di sinilah pertama kalinya KOKAM memakai kekuatan fisik untuk menumpas PKI.
Hari itu, 100 anggota KOKAM membakar Kantor CC PKI di Jalan Kramat Raya serta kediaman Aidit, yang disebut-sebut sebagai dalang G 30 S (belakangan, dalam sebuah testimoni setelah ditangkap di Solo, Aidit memang mengakui dia, dan para pemimpin serta ormas-ormas PKI-lah yang menjalankan G 30 S). Pembakaran tak berhenti di sana. Berbagai kantor dari organisasi yang berkaitan dengan PKI turut menjadi sasaran, termasuk SOBSI, Lekra, Pemuda Rakyat, CGMI, Universitas Ali Archam dan Universitas Res Publica.
KOKAM juga berpartisipasi dalam demonstrasi. Mereka berdemonstrasi tanggal 26 Oktober 1965, bersama dengan para anggota KAP lainnya, di Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Penerangan, dan kantor Front Nasional. Tuntutan utama mereka ialah pembubaran PKI dan dibersihkannya instansi-instansi pemerintah dari elemen PKI.
Sementara itu, ada perkembangan lain di Yogyakarta yang mencemaskan Muhammadiyah. Di kota ini, dikabarkan pada Desember 1965 bahwa ABRI menyita daftar hitam dari para pendukung G 30 S, yang berisi nama-nama yang akan dihabisi.
Salah satu nama di dalamnya jelas menggusarkan warga Muhammadiyah: Ketua PP Muhammadiyah KH A Badawi pada nomor 8. Bahkan, dua pengelola Majalah Suara Muhammadiyah, yang dikenal sangat anti-PKI, turut masuk pula dalam daftar tersebut.
Guna menghadapi berbagai ancaman dari PKI, maka Muhammadiyah, NU, PSII dan Perti menggagas satu komando aksi umat Islam di Yogyakarta. Pelaksananya ialah HMI, PII, Pemuda Muhammadiyah, IMM, NA, GP Ansor, dan lain-lain.
Mereka lalu membentuk sebuah kelompok bernama Komando Siaga Umat Islam (Kogalam). Namun, badan ini tidak sempat bekerja menjalankan tugasnya mengkoordinir semangat perlawanan di antara umat Islam Yogyakarta. Oleh karena itu, semangat warga Muhammadiyah yang terlanjur menyala kemudian disalurkan lewat KOKAM.
Kalangan Islam bekerja sama dengan tentara, khususnya AD, karena keduanya memandang komunis sebagai musuh bersama, meski dengan alasan berbeda. Muhammadiyah berkooperasi dengan beberapa jenderal AD, termasuk Menhankam AH Nasution, Pangkopkamtib Suharto dan Panglima RPKAD Sarwo Edhie. Di Surakarta, gerakan RPKAD-nya Sarwo Edhi mendapat sokongan kuat dari KOKAM. (Bersambung)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
