REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 dalam setiap tahapannya.
Gubenur Provinsi Banten, Wahidin Halim, menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memetakan pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahapan Pilkada 2020 yang momennya dilakukan di tengah pandemi ini.
"Bawaslu sudah memberikan catatan, daftar invetarisasi, dan klasterisasi,” ujar Wahidin, baru-baru ini. Dia menyebut, catatan tersebut akan dijadikan data dan informasi sumber kebijakan.
Wahidin memastikan laporan yang dia dapatkan terkait Pilkada di Kota Tangerang Selatan, seluruh tahapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dia berharap, ke depannya para penyelenggara serta peserta Pilkada bisa mepertahankan ketentuan tersebut dalam setiap proses Pilkada di tengah pandemi.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menjelaskan, dirinya terus melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk memastikan setiap aktivitas menerapkan protokol kesehatan.
Oleh sebab itu, kata dia, jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan melakukan instruksi kepada pihak terkait untuk menentukan sanksi yang bakal diberlakukan. "Itu (pelanggaran prokes dalam Pilkada) harus ditindak tegas,” ujar Airin.
Saat ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang mematangkan payung hukum terkait dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangsel. Adapun materinya yang akan berisi tentang sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19 itu diketahui sudah sampai ke meja DPRD.
Dengan sanksi yang dimasukkan ke dalam payung hukum tersebut, Airin berharap masyarakat akan lebih peka dan meningkatkan sikap disiplinnya dalam upaya mencegah penularan Covid-19, terutama pada masa pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
