REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menuduh Turki sekali lagi maju ke 'jalur genosida' terkait pertempuran di Nagorno-Karabakh. Pashinyan menuduh, militer Ankara secara langsung memimpin serangan oleh pasukan Azeri (sebutan Azerbaijan) terhadap pasukan etnis Armenia di sekitar Nagorno-Karabakh.
Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya cedera sejak pertempuran pecah pada Ahad lalu sehingga memicu kekhawatiran tentang stabilitas di Kaukasus Selatan, koridor jaringan pipa yang membawa minyak dan gas ke pasar dunia.
Presiden Prancis, Rusia dan Amerika Serikat pada Kamis menyerukan gencatan senjata segera antara Azerbaijan dan pasukan etnis Armenia di sekitar Nagorno-Karabakh. Namun Turki, sekutu Azeri, mengatakan tiga kekuatan besar seharusnya tidak memiliki peran dalam gerakan perdamaian.
"Situasinya jauh lebih serius (daripada bentrokan sebelumnya pada 2016). Akan lebih tepat untuk membandingkannya dengan apa yang terjadi pada 1915, ketika lebih dari 1,5 juta orang Armenia dibantai selama genosida pertama pada abad ke-20," kata Pashinyan kepada LeFigaro dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Kamis malam.
"Negara Turki, yang terus menyangkal masa lalu, sekali lagi menempuh jalur genosida,"
Turki menerima bahwa banyak orang Armenia yang tinggal di Kekaisaran Ottoman terbunuh dalam bentrokan dengan pasukan Ottoman selama Perang Dunia Pertama. Namun Turki membantah angka tersebut dan menyangkal bahwa pembunuhan itu diatur secara sistematis dan merupakan genosida.
Pashinyan, yang tidak memberikan bukti atas pernyataannya, mengatakan Turki telah mengirim ribuan tentara bayaran Suriah ke wilayah tersebut dan perwira militer Turki terlibat langsung dalam memimpin serangan Azeri. "Dunia harus menyadari apa yang terjadi di sini," katanya.
"Keinginan Turki adalah untuk memperkuat peran dan pengaruhnya di Kaukasus Selatan. Ini mengejar impian untuk membangun sebuah kerajaan meniru Kesultanan dan sedang memulai jalan yang dapat membakar kawasan itu."
Rusia dan Prancis meningkatkan seruan untuk gencatan senjata segera antara Azerbaijan dan pasukan etnis Armenia pada Kamis. Kremlin mengatakan Presiden Vladimir Putin dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah membahas langkah-langkah yang dapat diambil oleh kelompok Minsk dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama (OSCE), yang menengahi konflik tersebut, untuk mengakhiri pertempuran.
Rusia juga telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah para menteri luar negeri Armenia dan Azerbaijan untuk pembicaraan tentang mengakhiri pertempuran yang berkobar sejak Minggu (27/9).
"Presiden Macron dan Putin sepakat tentang perlunya upaya bersama untuk mencapai gencatan senjata dalam kerangka Minsk," kata kantor Macron dalam sebuah pernyataan setelah kedua pemimpin itu berbicara melalui telepon Rabu malam (30/9).
Turki membantah terlibat langsung dalam pertempuran. Seorang pejabat Turki mengatakan, pasukan Azeri bisa membebaskan sendiri wilayahnya di Nagorno-Karabakh yang selama ini diduduki oleh Armenia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
