REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Dessy Suciati Saputri, Sapto Andika Candra, Intan Pratiwi
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyampaikan dalam dua pekan penanganan Covid-19 di sembilan provinsi prioritas ditambah Banten, menunjukkan jumlah kasus aktif Covid-19 secara nasional masih terus meningkat. Angka kematian Covid-19 di provinsi-provinsi prioritas itu juga mengalami kenaikan.
"Sejak ditunjuknya Menko Marves dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 untuk menangani Covid-19 di provinsi prioritas, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, Bali ditambah Banten, evaluasinya jumlah kasus aktif secara nasional di Indonesia terus mengalami peningkatan," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (1/10).
Seperti diberitakan sebelumnya, pada rapat terbatas (ratas) 15 September 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menangani penyebaran Covid-19 di 9 provinsi. Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan dan penurunan angka kematian.
Adapun, pada Kamis (1/10), terdapat 291.182 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan 61.839 kasus aktif. Penambahan kasus positif sebanyak 4.174, sedangkan jumlah yang sembuh adalah 218.487 dan yang meninggal 10.856 orang.
"Seiring dengan terjadinya peningkatan di sembilan provinsi prioritas termasuk Banten, namun jika dilihat persentase kontribusi 10 provinsi prioritas terhadap jumlah kasus nasional cenderung mengalami penurunan," tambah Wiku.
Wiku memerinci, pada 13 September 2020, persentase kasus aktif di 10 provinsi tersebut menyumbang 71,8 persen dari kasus aktif nasional dan kemudian pada 20 September 2020 persentase menurun menjadi 70,4 persen. Selanjutnya, pada 27 September 2020 persentase kasus aktif di 10 provinsi prioritas mencapai 67,6 persen.
"Ini adalah kabar baik dan perlu untuk terus ditekan, sehingga kasus aktif di 10 provinsi prioritas ini semakin menurun," tambah Wiku.
Provinsi Jawa Barat, kata Wiku, mengalami peningkatan kasus tertinggi dengan penambahan sebanyak 1.726 kasus. Sedangkan DKI Jakarta mengalami penambahan kasus sebanyak 1.002 dan Kalimantan Timur bertambah 584 kasus.
“Untuk NTB mengalami penambahan dua kasus, Sulawesi Tengah enam kasus, dan Kalimantan Selatan sembilan kasus dibanding minggu sebelumnya,” kata Wiku.
In Picture: Moncong Pesawat Garuda Kenakan Masker
Jika dilihat dari kasus sembuh, terjadi peningkatan, baik di tingkat nasional maupun di 10 provinsi prioritas. Namun, kontribusi kesembuhan di 10 provinsi prioritas terhadap kesembuhan nasional mengalami penurunan.
Pada 13 September angka kesembuhan Covid-19 di 10 provinsi prioritas sebesar 80,15 persen dari kasus kesembuhan nasional, kemudian pada 20 September menjadi 79,65 persen, dan terakhir pada 27 September menjadi 79,35 persen.
"Angka kesembuhan ini harus selalu ditingkatkan, baik di 10 provinsi prioritas ini maupun di tingkat nasional, karena kalau kita meningkatkan di 10 provinsi prioritas ini, angka nasionalnya juga akan meningkat secara signifikan," kata Wiku.
Untuk kasus meninggal, menurut Wiku, terjadi kenaikan baik secara nasional maupun di 10 provinsi prioritas. Persentase kontribusi kasus meninggal pada 10 provinsi prioritas cenderung meningkat, yaitu pada 13 September sebesar 77,6 persen, pada 20 September 2020, meningkat menjadi 80,47 persen dan pada 27 September sedikit menurun menjadi 80,18 persen.
Dari 10 provinsi prioritas penanganan Covid 19, kasus kematian meningkat di Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua, Bali, dan juga Banten. Sedangkan kasus kematian di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan tercatat cenderung stagnan.
Wiku pun meminta ke-10 provinsi prioritas tersebut terus menekan angka kematian. Caranya dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan penanganan kasus, terutama pada pasien gejala sedang dan berat.
"Kami mohon kepada 10 provinsi prioritas ini dan seluruh provinsi di Indonesia untuk terus menekan angka kematian dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, penanganan kasus, terutama pada gejala sedang dan berat, sehingga angka kematian dapat ditekan menjadi tidak ada penambahan angka sama sekali," kata Wiku.
Wiku mengakui, tren kasus Covid-19 masih tinggi saat ini. Hal itu, menurutnya, menandakan penularan yang masih tinggi di tengah masyarakat.
Soal kapan puncak kasus terjadi dan kapan trennya menurun, Wiku mengembalikannya kepada pola aktivitas masyarakat. Menurutnya, bila masyarakat mampu menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, niscaya tren penambahan kasus Covid-19 akan turun.
Sebaliknya, jika masyarakat masih abai mematuhi protokol kesehatan, maka tak menutup kemungkinan gelombang pertama pandemi di Indonesia belum akan berakhir dalam waktu dekat.
"Kalau kita ditanya kapan angka akan tertinggi dan kemudian turun, semua tergantung pada kita sendiri. Angka ini akan turun pada saat perilaku di masyarkat semua kompak menjalankan protokol kesehatan, bergotong royong, angka ini akan turun. Apabila kita lengah lagi, angka ini akan naik lagi," kata Wiku.
Pada pertengahan September lalu, tak lama setelah ditunjuk Jokowi untuk mengawal penanganan Covid-19 di provinsi prioritas, Luhut membantah anggapan peningkatan jumlah kasus penularan Covid-19 yang terjadi belakangan di Indonesia karena pemerintah kembali membuka perekonomian. Ia menilai, peningkatan kasus Covid-19 karena masyarakat mulai abai dan tak lagi disiplin.
"Memang ada tren kenaikan angka penularan di September ini. Tapi ini bukan karena pemerintah kembali membuka ekonomi. Ini karena masyarakat tidak disiplin," ujar Luhut, pada Jumat (18/9).
Menurut Luhut, tiga bulan ke depan menjadi masa kritis. Maksudnya, pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan penularan Covid-19 sampai vaksin ditemukan.
"Ini kita masuk dalam critical time. Dua tiga bulan ke depan. Paling tidak sampai Desember ketika pemerintah sudah mengantongi vaksin," ujarnya.
Pada masa genting tiga bulan ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas patuhnya protokol kesehatan. Luhut memastikan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan akan lebih ditingkatkan ke depan.
"Kita perlu upaya lebih tegas untuk bisa mengubah prilaku masyarakat. Ada tren kenaikan september dibandingkan Agustus. Meski kasus kesembuhan naik. Tapi ini memang karena enggak disiplin kematian dan infeksi meningkat," ujar Luhut.
Luhut juga menyinggung soal perintah Jokowi kepadanya dalam penanganan Covid-19 di sembilan provinsi (kini ditambah Banten). Menurutnya, tidak ada hal istimewa yang akan dilakukannya.
"Jadi agar teman-teman media mengetahui bahwa tidak ada hal istimewa yang saya lakukan. Jadi kalau ada yang bilang (saya) bukan epidemiolog, memang betul. Tapi saya dibantu banyak orang-orang pintar, anak-anak muda, orang-orang berkualitas yang membantu saya. Saya hanya manager, saya kira saya boleh klaim diri saya manajer yang baik," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
