REPUBLIKA.CO.ID, AYODHYA -- Muslim India mencoba menerima keputusan perdamaian usai penghancuran Masjid Babri, Ayodhya, beberapa waktu lalu. Namun demikian, komunitas Muslim berharap Masjid Kashi tak diganggu gugat dan tetap diperbolehkan untuk beraktivitas sebagaimana mestinya.
Dilansir di First Post, Kamis (1/10), komunitas Muslim di Ayodhya pada cukup menerima putusan pengadilan CBI dalam kasus konspirasi pembongkaran Masjid Babri 1992 untuk "kepentingan perdamaian" di masyarakat. Mereka berharap masalah Masjid Mathura dan Masjid Kashi tidak akan diganggu setelah itu.
Beberapa dari komunitas Muslim, bagaimanapun, berharap CBI akan mengajukan banding terhadap putusan pengadilan CBI untuk menyelesaikan proses hukum. Sebab dari putusan yang ada, semua terdakwa yang berjumlah 32 orang dalam kasus pembongkaran Masjid Babri, termasuk veteran BJP LK Advani dan MM Joshi, dibebaskan oleh pengadilan khusus CBI di Lucknow.
Alasan pembebasan berdalihbahwa tidak ada bukti konklusif yang kuat yang dapat memberatkan para terdakwa. "Karena kami telah menerima putusan Mahkamah Agung 9 November, kami akan menerima putusan ini juga. Ini adalah penutupan terakhir dari episode Ayodhya. Kedamaian harus menang," kata penggugat utama dalam kasus sengketa tanah Ayodhya di puncak pengadilan Iqbal Ansari.
Namun demikian, dia juga menentang keputusan pengadilan CBI. Menurutnya, ketika dalam 28 tahun, mereka yang dituduh melakukan pembongkaran Masjid Babri tidak bisa dihukum, maka komunitas Muslim berupaya memaafkan mereka setelah mayoritas terdakwa yang tersisa telah berusia lanjut.
"Apa untungnya menghukum mereka ketika setengah dari mereka telah meninggal dan yang tersisa berada di tahap akhir hidup mereka?" kata Anshari.
Korporator Ayodhya Nagar Nigam Haji Asad berharap masalah Kashi dan Mathura tidak diangkat setelah keputusan pengadilan CBI. Dia mengharapkan jenis penilaian yang diberikan saat ini. Menurutnya, orang-orang telah mendiskusikannya selama lebih dari dua bulan.
"Saya, bagaimanapun, khawatir bahwa kami mungkin akan menghadapi pergerakan untuk Kashi dan Mathura segera," katanya.
Sekretaris Indo-Islamic Cultural Foundation, Ayodhya Mosque Trust, Athar Hussain, berharap CBI mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut.
"Bangku konstitusi Mahkamah Agung dalam putusan 9 November mengatakan pembongkaran Masjid Babri adalah pelanggaran hukum dan memberikan 2,77 hektare tanah untuk kuil dan lima hektar untuk masjid. Kami mematuhi keadilan itu," katanya .
Namun demikian sekarang, dia membeberkan, pengadilan CBI telah memberikan putusan untuk membebaskan terdakwa persekongkolan dalam kasus pembongkaran Babri. Maka pihaknya sebagai warga negara yang taat hukum, akan mematuhi putusan tersebut.
Harapannya, kata dia, pihak penuntut akan mengajukan banding atas putusan pengadilan CBI di pengadilan yang lebih tinggi untuk melengkapi proses hukumnya. Menerima putusan, Haji Mahboob, mantan penggugat lain dalam kasus sengketa tanah Ayodhya, bagaimanapun, mengatakan setelah putusan ini, pertanyaan tentang siapa yang membongkar masjid Babri, dan pertanyaan itu tidak terjawab.
"Kalyan Singh, Vedanti dan terdakwa lain dalam kasus ini mengatakan mereka bangga mereka menghancurkan Masjid Babri, tapi semua telah dibebaskan. Sekarang pertanyaan besarnya adalah siapa yang menghancurkan Masjid Babri," katanya.
Mantan penggugat lain dalam kasus Masjid Babri, Mohammad Umar, mengatakan bahwa saat ini putusan telah dijatuhkan oleh pengadilan. "Sebagai warga negara yang taat hukum, kami menerimanya, tetapi sekarang hukum harus memastikan bahwa supremasi hukum harus berlaku di India dan perdamaian harus dipertahankan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
