Saturday, 7 Rabiul Awwal 1442 / 24 October 2020

Saturday, 7 Rabiul Awwal 1442 / 24 October 2020

Rp 137 Triliun Dibelanjakan, Amankah Indonesia dari Resesi?

Kamis 01 Oct 2020 02:15 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolandha

Suasana deretan gedung bertingkat di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2020). Belanja pemerintah menjadi andalan pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi di kuartal III

Suasana deretan gedung bertingkat di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2020). Belanja pemerintah menjadi andalan pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi di kuartal III

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Belanja pemerintah menjadi andalan pemerintah untuk memperbaiki kinerja kuartal III.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp 137,89 triliun sepanjang kuartal III 2020 untuk pemulihan ekonomi nasional. Sebagian besar anggaran dicairkan untuk program perlindungan sosial seperti bansos tunai, sembako, hingga subsidi gaji untuk karyawan. 

Belanja pemerintah memang menjadi andalan pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi di kuartal III ini. Mau tak mau, PDB Indonesia harus mampu tumbuh positif di kuartal III agar terhindari dari resesi. Tapi dengan sejumlah anggaran yang sudah digelontorkan, mampukah Indonesia selamat dari resesi ekonomi?

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, setiap rupiah yang disalurkan pemerintah pasti memiliki dampak ekonomi terdampak PDB. Untuk menghitung seberapa besar dampak belanja pemerintah terhadap ekonomi nasional, maka bisa dihitung dengan mengalikan konsumsi pemerintah dengan fiscal multiplier. Sedangkan fiscal multiplier memiliki formula: 1/(1-marginal propensity to consume). 

Baca Juga

"Yang saya dengar marginal propensity to consume kita sekitar 0,52 persen sehingga fiskal multiplier sekitar 2,1. Jadi kalau kita menyalurkannya selama kuartal III bisa Rp 137,89 triliun, ya kira-kira dampak ke GDP-nya 2,1 atau sekitar Rp 270-an triliun," ujar Budi dalam keterangan pers di kantor presiden, Rabu (30/9).

Kendati begitu, kontribusi konsumsi pemerintah ternyata diprediksi belum cukup ampuh mendorong pertumbuhan PDB di kuartal III menjadi positif. Belanja pemerintah yang sudah 'jor-joran' ini dianggap belum bisa menambal anjloknya konsumsi rumah tangga dan investasi akibat pandemi Covid-19. 

Sejalan dengan habisnya periode kuartal III tahun ini, pemerintah memprediksi Indonesia masih akan mengalami kontraksi ekonomi. Kendati begitu, kontraksi yang masih akan terjadi diyakini tidak akan sedalam kuartal II lalu yakni minus 5,32 persen. Pemerintah memasang prediksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III ini berada di sekitar minus 2 persen. 

Seperti diketahui, konsumsi rumah tangga sendiri menyumbang 56 persen keseluruhan ekonomi nasional. Adanya pandemi Covid-19 membuat konsumsi rumah tangga sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional menjadi mandek. Pemerintah pun berusaha menggenjot roda ekonomi dengan menggelontorkan belanja pemerintah, seperti bantuan sosial kepada masyarakat. 

"Konsumsi pemerintah di kuartal III akan naik tajam. Namun dia belum bisa mengompensasi penurunan konsumsi dan investasi. Kita terus melihat supaya kita pastikan pertumbuhan konsumsi pemerintah menjadi faktor yang membantu pertumbuhan ekonomi," ujar Wakil Menkeu Suahasil Nazara menambahkan. 

Pemerintah mencatat, pertumbuhan belanja pemerintah pada kuartal I 2020 sebesar 3,7 persen. Dipastikan, realisasi pertumbuhan konsumsi pemerintah akan jauh lebih tinggi pada kuartal III 2020. Dalam paparan yang disampaikan di istana siang ini, bahkan disebutkan angka pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III hanya sanggup di level minus 2 persen.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA