Rabu 30 Sep 2020 18:56 WIB

Mendes PDTT Yakin Desa Sanggup jadi Penyanggah Ekonomi Kota

Ada 30 ribu BUMDes yang sudah registrasi dengan total omzet sekitar Rp 2,1 triliun.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Gita Amanda
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan, alokasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun atau meningkat 1,1 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 71,2 triliun.
Foto: Kemendes
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan, alokasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun atau meningkat 1,1 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 71,2 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, meyakini desa mampu menjadi penyanggah ekonomi perkotaan. Abdul Halim Iskandar mengatakan, ada dua langkah yang sedang ia lakukan agar desa mampu menjadi penyanggah ekonomi perkotaan.

Pertama, melakukan pendataan terkait potensi yang dimiliki oleh desa. Menurutnya, hal itu penting dilakukan terkait dengan situasi nyata yang di desa, bahwa di setiap desa memiliki potensi unggulan yang berbeda.

Baca Juga

“Ada yang memiliki unggulan kopra putih, ada yang memiliki unggulan vanila, ada yang memiliki unggulan jagung, ada yang memiliki unggulan padi. Semuanya kita optimalisasi melalui proses pendataan,” ujar Mendes PDTT, Abdul Halim.

Kedua, produksi tidak akan memberikan dampak ekonomi secara masif ketika tidak difasilitasi terkait dengan pemasaran produk.

“Itulah makanya kita juga melakukan revitalisasi atau penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Bersama (BUMDesma),” jelas Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini.

Menurut Pria Kelahiran Jombang ini, sampai dengan Agustus 2020, sudah ada 30 ribu BUMDes yang sudah registrasi dengan total omzet sekitar Rp 2,1 triliun.

Sedangkan sampai hari ini, lanjut Gus Menteri, Kemendes PDTT sedang memvalidasi 10 ribu BUMDes yang sudah memasukkan registrasi untuk dilakukan pengecekan.

“Sepuluh ribu ini memang agak butuh keseriusan, karena banyak BUMDes yang belum memiliki unit usaha. Inilah yang kemudian kita sinergikan dengan UMKM. Jadi ada BUMDes yang melakukan produksi sendiri dari hulu sampai hilir sampai dengan pemasaran, ada juga BUMDes yang melakukan konsolidasi dengan UMKM yang ada di desa,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memfasilitasi BUMDes agar bisa bekerja sama dengan perbankan. Sampai saat ini, ada 14.045 BUMdes yang sudah melakukan kerja sama dengan perbankan.

“Nah di sinilah sinergitas antar kementerian. Jadi sinergitas kementerian dan lembaga terus kita upayakan agar produktivitas ekonomi di desa meningkat dan itu menjadi penyanggah utama bagi ekonomi di perkotaan," papar politikus PKB ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement