REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menegaskan sektor kesehatan menjadi prioritas bagi pemerintah saat ini. Budi menyebut hal ini juga menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden arahannya jelas bahwa yang di depan adalah sektor kesehatan, jadi kesehatan harus pulih dulu baru ekonomi, karena apa pun yang kita lakukan karena ini pandemi kesehatan, kita harus dorong itu pulih dulu baru ekonominya menyusul," ujar Budi di Jakarta, Rabu (30/9).
Wakil Menteri BUMN itu menyebut penanganan sektor kesehatan telah ditangani serius oleh tim Satgas Kesehatan. Budi menyebut tren penyebaran virus covid sudah menurun. Budi menilai penurunan kasus akan mendorong masyarakat kembali beraktivitas dan membuat roda perekonomian kembali bergerak.
Budi tak menampik aktivitas perekonomian belum 100 persen pulih lantaran kasus covid yang masih terjadi. Satgas PEN, kata Budi, ditugaskan untuk membantu masyarakat terdampak lewat sejumlah program.
Satgas PEN, lanjut Budi, fokus pada empat program yang meliputi sektor perlindungan sosial, UMKM, kementerian/lembaga, dan pembiayaan koperasi.
"Program-program terutama sejak didirikan Satgas PEN pada 20 Juli sudah bisa mencairkan lebih capai Rp 225,22 triliun utk empat program tersebut," ucap Budi.
Budi mengatakan realisasi pencairan program-program kecuali program pembiayaan koperasi hingga pekan keempat September sudah mencapai Rp 137,89 triliun. Budi menyebut proses pencairan terus mengalami peningkatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Budi berharap pencairan untuk program pembiayaan koperasi bisa mulai terealisasi pada awal Oktoberr sehingga bisa membantu pertunbuhan ekonomi pada kuartal IV.
"Kami percaya insya Allah sampai akhir tahun seluruh anggaran bisa kita serap sehingga bisa memberi daya ungkit yabg cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi," ungkap Budi.
Budi memerinci realisasi bantuan telah diberikan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 36,3 triliun atau 97,1 persen dari total pagu anggaran senilai Rp 37,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau 40 juta rakyat miskin; kartu sembako terealisasi sebesar Rp 31,9 triliun dari total anggaran sebesar Rp 43,6 triliun atau 73,2 persen kepada 19,4 juta KPM dengan total sekitar 80 juta rakyat miskin.
"Kita juga sudah menyalurkan bansos tunai non-Jabodetabek Rp 24,8 triliun sudah diterima 9,2 juta penerima manfaat, kartu prakerja sebesar Rp 19,46 triliun untuk 5,48 juta penerima manfaat, dan subsidi gaji Rp 14 triliun yang akan terus jalan sampai akhri tahun ke 11,65 juta penerima manfaat," ucap Budi.
Budi menambahkan, Satgas PEN juga fokus membantu UMKM yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian dan serapan tenaga kerja. Pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp 59 triliun kepada perbankan sebagai sumber dana penyaluran kredit ke UMKM. Selain itu, pemerintah juga sudah menyalurkan banpres produktif usaha mikro sebesar 16 triliun kepada 6,6 juta penerima manfaat dalam bentuk hibah untuk modal awal usaha. Budi menambahkan, pemerintah juga telah meluncurkan subsidi bunga kredit mikro yang sudah terealisasi sebesar Rp 2,97 triliun kepada 7,76 juta. Budi optimistis sejumlah bantuan pemerintah mampu mendorong perbaikan ekonomi pada kuartal III.
"Insya Allah Rp 130 triliun yang kita salurkan dalam tiga bulan terakhir bisa bermanfaat maksimal memgungkit pertumbuhan ekonomi di kuartal III, mudah-mudahan lebih baik dibanding negatif 5 persen di kuartal II," kata Budi.
Budi menyebut stimulus yang diberikan akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Ia mengambil contoh apabila pemerintah mampu menyalurkan stimulus Rp 100 triliun akan berdampak terhadap PDB yang bisa dihitung melalui perkalian dengan angka fiscal multiplier yang besarnya sekarang 2,1.
"Jadi kalau kita menyalurkannya pada kuartal III bisa Rp 130,89 triliun ya kira-kira dampaknya ke PDB 2,1 atau sekitar Rp 270 triliun," ucap Budi.
Budi menilai program PEN akan terus berlanjut di tahun depan. Satgas, kata Budi, diminta mempertahankan progran yang sudah berjalan lancar dan sukses. Budi menyebut akan ada juga program baru yang lebih bersifat jangka panjang.
"Ada beberapa arahan menko dan menkeu itu reformasi kesehatan harus ada, transformasi sosial, pendidikan, digitalisasi, dan masalah data yang terintegrasi kualitasnya harus diperbiaki. Fokus UMKM juga harus terus dilakukan," kata Budi menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
