Saturday, 7 Rabiul Awwal 1442 / 24 October 2020

Saturday, 7 Rabiul Awwal 1442 / 24 October 2020

Pemerintah akan Larang Nobar Film G30S/PKI

Rabu 30 Sep 2020 12:27 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Andi Nur Aminah

Menko Polhukam, Mahfud MD

Menko Polhukam, Mahfud MD

Foto: Dok. Humas Kemenko Polhukam
Pemutaran film itu diperbolehkan, tidak ada yang melarang tapi jangan nobar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan tak melarang siapa pun yang hendak menonton maupun memutar film Pengkhianatan G30S/PKI. Pemerintah hanya akan melarang jika ada yang melaksanakan nonton bareng film tersebut dan melanggar protokol kesehatan di masa pandemi.

"Pemerintah hanya akan melarang bilamana ada kerumunan-kerumunan, termasuk misalnya nonton bareng yang melanggar protokol kesehatan. Itu berlaku bukan hanya untuk penonton film G30S/PKI, tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan," ujar Mahfud dalam video yang Republika.co.id terima, Rabu (30/9).

Dia mengatakan, banyak yang bertanya kepadanya terkait boleh tidaknya pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI itu dilakukan. Mahfud memastikan, pemutaran film itu diperbolehkan dan tidak ada yang melarang. Tapi, kata dia, masyarakat juga tidak diwajibkan menonton film tersebut.

Baca Juga

"Jadi silahkan aja, televisi yang merasa ingin menayangkan dan punya kontrak dengan pemegang hak siar, silakan. Yang mau nonton di Youtube juga, silakan," katanya.

Menurut Mahfud, pada awal reformasi, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah telah menghentikan penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai sebuah keharusan untuk ditonton. Tetapi, jika menonton film tersebut dilakukan sebagai pilihan sukarela dan memang mau ditayangkan atas kesadaran dan kehendak sendiri, maka itu diperbolehkan.

Belum lama ini, film G30S/PKI kembali menjadi perbincangan. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2015-2017, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengisahkan mengapa ia dicopot dari jabatannya di penghujung 2017. Padahal, ia harusnya masih berkarier di TNI sampai masa pensiun akhir Maret 2018.

Secara tiba-tiba, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Gatot dengan mengirim surat ke pimpinan DPR agar digantikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto. Pun mutasi terakhir yang diteken Gatot akhirnya dibatalkan oleh Hadi.

Menurut Gatot, penggantian posisi pucuk pimpinan TNI terjadi lantaran ia bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar atau menonton film Pengkhianatan G30S/PKI pada 2017. Keputusan Gatot kala itu memang mengagetkan banyak pihak.

"Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebuat saja PDIP. 'Pak Gatot hentikan itu, kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti'. Saya bilang terima kasih, justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti," kata Gatot di akun channel Youtube Hersubeno Arief, seperti dikutip Republika.co.id, Selasa (22/9).

Gatot mengaku, kemungkinan bangkitnya PKI di Indonesia bukan sebuah hal yang tidak mungkin. Dia mengamati, PKI gaya baru bangkit sejak 2008 ketika seluruh mata pelajaran di sekolah menghapuskan sejarah kelam tentang peristiwa G30S/PKI.

Menurut dia, hal itu menandakan memang gerakan tersebut tidak bisa dilihat bentuknya, tapi dapat dirasakan. Karena itu, Gatot sejak menjabat sebagai Panglima Kostrad pada 2013-2014 kerap mengisi kuliah umum di berbagai kampus untuk melawan gerakan PKI gaya baru.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA