REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia, menekankan sejumlah kondisi aktual di perairan Indonesia, salah satunya kejadian pelanggaran wilayah oleh kapal Cost Guard China. Jika semua itu tidak ditangani secara tepat dan tepat maka akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi ekonomi, kedaulatan negara, dan aspek penting lainnya.
"Mulai dari masalah ekonomi, hingga kedaulatan negara. Terlebih lagi, tindakan-tindakan ini berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19," ujar Aan dalam keterangan persnya, Selasa (29/9).
Selain pelanggaran wilayah oleh kapal Cost Guard China, ia menjelaskan, kondisi aktual lainnya, yakni aksi penyelundupan narkoba, angka kecelakaan laut masih cukup tinggi, IUU fishing, pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia, pencemaran laut, dan kedatangan pencari suaka ke Indonesia. "Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi beberapa aspek penting di Indonesia," katanya.
Dengan begitu, sinergi semua instansi yang memiliki kewenangan di laut perlu dilakukan. Kerja sama yang dilakukan dapat berupa gelar operasi dan latihan bersama, pertukaran informasi, menyusun SOP bersama, dan saling membangun kapasitas untuk bersinergi serta bersama-sama menyempurnakan konsep pengamanan yang dapat diterapkan untuk menjaga perairan Indonesia.
"Dorong semangat kolaborasi agar dapat membuka simpul ego sektoral, memiliki komitmen bersama yang kuat karena sinergi merupakan proses yang membutuhkan waktu, dan melakukan langkah kolaborasi apapun bentuknya sebagai langkah kecil untuk mencapai tujuan yang besar bagi keamanan maritim Indonesia," tutur dia.
Aan mengutarakan hal itu pada Rapat Koordinasi Pengamanan Maritim Indonesia yang ia inisiasi dan dilakukan secara virtual. Rakor dilakukan dengan tujuan menyampaikan isu terkini di laut untuk mendorong kembali tingkat kewaspadaan maritim.
"Dengan output yang diharapkan adalah adanya konsep pengamanan maritim yang dapat dilakukan bersama," kata Aan.
Rakor ini juga bertujuan untuk menyamakan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak stakeholder di laut dalam rangka mengamankan perairan Indonesia. Kegiatan ini berhasil menghadirkan pemangku kepentingan di bidangnya seperti perwakilan dari TNI, TNI AL, Polri, Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Ditjen PSDKP, KKP, dan Ditjen Bea dan Cukai.
Sebelumnya, Kapal Coast Guard China (CCG) 5204 sudah bergerak keluar dari ZEE Indonesia dengan dibayang-bayangi KN Pulau Nipah-321. Sebelum keluar dari ZEE Indonesia, kedua kalal sempat bersitegang saat berkomunikasi melalui sambungan radio.
KN Pulau Nipah-321 adalah salah satu kapal patrol Bakamla yang sedang melaksanakan tugas operasi cegah tangkal 2020 di wilayah Zona Maritim Barat Bakamla RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
