REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membuat perencanaan pelaksanaan vaksinasi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19), termasuk membuat peta jalan dan penyiapan anggaran pengadaan vaksin Sinovac. Kendati demikian, IDI meminta, produksi vaksin dilakukan setelah uji klinis ini lulus dan berhasil dilakukan.
"Kalau hanya perencanaan sih bagus dan boleh-boleh saja," ujar Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban saat dihubungi Republika, Selasa (29/9). Pihaknya juga tidak mempermasalahkan pemerintah yang membuat rancangan anggaran untuk pengadaan vaksin hingga membuat peta jalan orang yang pertama kali mendapatkan vaksin tersebut.
Terkait pihak yang pertama kali mendapatkan vaksin ini, Zubairi menyinggung, sempat ada kesepakatan bahwa kelompok tenaga kesehatan yang akan divaksin pertama kalinya. Setelah kelompok ini, kemudian masyarakat luas bisa mendapatkan vaksin.
Karena, dia mengatakan, 70 persen masyarakat harus mendapatkan vaksin supaya kebal dari penularan virus, kemudian virusnya sulit mencari tubuh yang bisa ditulari. "Tetapi produksinya nanti setelah uji klinis terbukti berhasil, karena namanya ujian kan bisa lulus atau tidak," katanya.
Artinya, kata dia, uji klinis dikatakan lulus, bila aman dari efek sampingnya yang sangat minimal. Kemudian efektif jika yang divaksin menunjukkan memiliki antibodi yang cukup dan melindungi diri mereka dari paparan Covid-19.
Oleh karena itu, Zubairi meminta semua pihak, termasuk pemerintah bersabar melihat seluruh laporan uji klinis berakhir dan tidak buru-buru memproduksi vaksin tersebut dan mengedarkannya. Dia mengaku, mendengar kabar bahwa sebagian relawan baru selesai mendapatkan vaksin ini pada Januari 2021, kemudian dilakukannya evaluasi kekuatan vaksin yang membentuk antibodi tubuh.
Kemudian, dia melanjutkan, seluruh proses uji klinis vaksin, termasuk tes keamanan dan efektivitasnya baru selesai pada Maret 2021 mendatang. "Untuk waktu pastinya bisa tanya pihak sana (Sinovac). Yang jelas kita tunggu dulu semua proses uji klinik itu selesai dan berhasil baru kemudian memproduksi vaksin," ujarmya.
Sebelummya, pemerintah mematangkan Peraturan Presiden (Perpres) dan peta jalan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Perpres tersebut nantinya akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menjalankan vaksinasi secara massal.
Pemberian vaksin diyakini menjadi salah satu akselerator pemulihan ekonomi, menyusul kembali pulihnya aktivitas masyarakat nantinya. "Pemerintah sudah menyiapkan Perpres, kemudian roadmap, perpres roadmap terkait vaksinasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai rapat terbatas bersama presiden Jokowi, Senin (28/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
