Tuesday, 3 Rabiul Awwal 1442 / 20 October 2020

Tuesday, 3 Rabiul Awwal 1442 / 20 October 2020

Sebanyak 10 Persen Usaha Mikro Berpotensi Naik Statusnya

Selasa 29 Sep 2020 13:33 WIB

Red: Nidia Zuraya

Peserta menata produknya saat Workshop Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kriya di Malang, Jawa Timur, Senin (28/9/2020).

Peserta menata produknya saat Workshop Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kriya di Malang, Jawa Timur, Senin (28/9/2020).

Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto
Jumlah usaha mikro saat ini secara nasional ada sekitar 63,35 juta usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) Arif Rahman Hakim menyatakan sebanyak 10 persen usaha mikro di berbagai daerah berpotensi meningkatkan status bisnisnya. Menurut dia, dalam kondisi yang sulit karena pandemi banyak usaha yang kinerjanya menurun, maka penting untuk menggerakkan upaya menumbuhkan kewirausahaan.

"Pelaku usaha mikro jumlahnya 63,35 juta usaha. 10 persennya mempunyai potensi untuk bisa ditingkatkan," kata Arif Rahman Hakim dalam webinar, Selasa (29/9).

Ia juga mengingatkan bahwa pada masa pandemi ini tidak semua jenis usaha mengalami penurunan karena ada juga yang berhasil menangkap peluang sehingga usahanya mengalami kenaikan. Arif menuturkan ada 18 kementerian dan lembaga yang siap untuk terus mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tanah Air.

Menurutnya, jumlah UMKM saat ini secara nasional ada sekitar 64,1 juta dengan tingkat kontribusi terhadap PDB 61,07 persen dan menyerap hingga sebanyak 97,02 persen dari keseluruhan serapan tenaga kerja yang ada.

"Kami mempunyai target untuk pemberdayaan mikro dan usaha kecil. indikator utamanya adalah bisa meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65 persen," katanya.

Selain itu pihaknya juga menginginkan terciptanya minimal sekitar 500 ribu wirausaha baru setiap tahunnya dan untuk itu sedang disusun peta kewirausahaan. Ia mengemukakan peta tersebut disusun antara lain berdasarkan beragam aspek seperti potensi demografi, kekayaan alam, dan ketersediaan infrastruktur di masing-masing daerah.

Arif juga menyebut mengenai langkah merumuskan model pembiayaan yang ramah bagi usaha mikro dan kecil, yang bukan hanya berupa pinjaman uang tetapi bisa berupa seperti skema angel investor. Kemenkop dan UKM, lanjut dia, juga secara reguler mengadakan pelatihan bagi usaha mikro dan kecil termasuk dalam rangka digitalisasi UMKM.

Sebagaimana diwartakan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mendorong agar belanja dalam APBN dan APBD salah satunya diprioritaskan menyasar produksi dalam negeri atau dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sehingga memicu permintaan dalam program pemulihan ekonomi.

“Dengan menciptakan demand (permintaan), realisasi anggaran bisa ditingkatkan juga,” kata Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual di Jakarta, Senin (28/9).

Pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), sebanyak Rp 123,46 triliun di antaranya untuk mendukung UMKM.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA