Sunday, 21 Rabiul Akhir 1442 / 06 December 2020

Sunday, 21 Rabiul Akhir 1442 / 06 December 2020

Perda AKB Sudah Teregistrasi di Kemendagri

Senin 28 Sep 2020 18:33 WIB

Rep: Febrian Fachri/ Red: Andi Nur Aminah

Sejumlah warga bersiap menjalani sanksi sosial menyapu jalan karena tidak menggunakan masker di Pantai Padang, Sumatera Barat, Senin (21/9/2020). Pemkot Padang mulai menerapkan aturan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) berupa sanksi sosial, denda dan kurungan penjara bagi warga yang tidak mematuhi protokol pencegahan Covid-19. (ilustrasi)

Sejumlah warga bersiap menjalani sanksi sosial menyapu jalan karena tidak menggunakan masker di Pantai Padang, Sumatera Barat, Senin (21/9/2020). Pemkot Padang mulai menerapkan aturan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) berupa sanksi sosial, denda dan kurungan penjara bagi warga yang tidak mematuhi protokol pencegahan Covid-19. (ilustrasi)

Foto: ANTARA/Iggoy el Fitra
Kemendagri secara resmi sudah memberikan nomor registrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua Pansus Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan Perda AKB yang sudah disahkan beberapa pekan lalu sudah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri. Sehingga Perda yang bertujuan memutus mata rantai penularan Covid-19 ini sudah dapat diterapkan.

"Perda AKB sepertinya sudah bisa diterapkan. Kemendagri secara resmi sudah memberikan nomor registrasi," kata Hidayat, Senin (28/9).

Meski sudah bisa diterapkan, Hidayat meminta Gubernur Sumbar terlebih dahulu membentuk tim sosialisasi yag beranggotakan tokoh dan komponen masyarakat. Menurut dia Perda ini harus secepat mungkin disosialisasikan supaya begitu diterapkan, masyarakat sudah memahami akan pentingnya mendisiplinkan diri dengan protokol kesehatan.

Baca Juga

Untuk Perda AKB di Sumbar ini, sudah teregistrasi dari Sekretariat Jenderal Kemendagri itu bernomor 188.341/100/NR/BHK, tertanggal 28 September. Surat tersebut ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumaera barat perihal Pemberian Nomor Registrasi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sumatra Barat sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Perda khusus itu diterbitkan guna menekan laju penambahan kasus positif virus corona di Sumbar. Ada beberapa aturan dan sanksi hukum bagi para pelanggar. Yakni sanksi teguran, denda, hingga hukuman kurungan.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA