REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan badan publik untuk konsisten dalam menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Ma'ruf mengatakan, ini karena saat ini keterbukaan informasi publik menjadi tantangan di masa adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Covid- 19.
"Badan publik harus terus konsisten menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel dalam setiap program dan kegiatan yang dikerjakan," ujar Ma'ruf saat sambutan dalam diskusi publik peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat secara daring, Senin (28/9).
Selain itu, Ma'ruf meminta badan publik beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi digital serta media baru. Yakni, seluruh badan publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) harus mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel.
"Hal ini diperlukan untuk menangkal atau setidaknya meminimalisir maraknya hoax atau berita bohong di masyarakat," ungkap Ma'ruf
Di samping itu, badan publik juga harus mengambil peran mengedukasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Tujuannya agar prinsip-prinsip utama terkait Hak untuk Tahu dapat dipahami oleh masyarakat secara luas.
Selain itu, ia juga berharap adanya terobosan baru dan berbagai inovasi strategis untuk mengakselerasi peningkatan pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
"Harapannya agar masyarakat semakin meningkat partisipasi aktifnya dalam pembangunan dan berbagai kebijakan publik, sesuai dengan bidangnya masing-masing," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
