Sunday, 8 Rabiul Awwal 1442 / 25 October 2020

Sunday, 8 Rabiul Awwal 1442 / 25 October 2020

Kemenperin Targetkan Substitusi Impor 35 Persen

Senin 28 Sep 2020 08:09 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya

Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mewujudkan program substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022.

Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mewujudkan program substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022.

Foto: SIGID KURNIAWAN/ANTARA
Kemenperin menyiapkan empat strategi untuk mencapai target substitusi impor 35 persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mewujudkan program substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022. Target ini diakselerasi guna mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

“Adapun empat strategi yang akan kami jalankan, yakni pendalaman struktur industri, kemandirian bahan baku dan produksi, perlunya regulasi dan insentif yang mendukung, serta pegoptimalan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melalui keterangan resmi yang diterima Republika, Senin (28/9).

Menperin menegaskan, agar sasaran substitusi impor 35 persen bisa cepat tercapai, diperlukan dukungan dan langkah sinergi dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Mulai dari lingkup kementerian dan lembaga hingga asosiasi industri.

“Guna mengakselerasinya, kami juga akan fokus pada implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” ujar Agus. Akibat dampak pandemi Covid-19, Kemenperin menambahkan dua sektor prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0, yaitu industri farmasi dan industri alat kesehatan.

Dua sektor itu mengalami pertumbuhan dan permintaan signifikan pada masa pandemi Covid-19. “Kami dapat pelajaran dari dampak pandemi ini, kita harus menjadi negara yang mandiri di sektor kesehatan. Jadi ada tujuh sektor prioritas pada roadmap Making Indonesia 4.0,” tutur dia.

Lima sektor prioritas sebelumnya yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, kimia, otomotif, serta elektronik. “Dari lima sektor tersebut saja sudah mempresentasikan 70 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) industri yang ada di Indonesia, 60 persen dari ekspor industri, dan 60 persen dari penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia,” jelasnya.

Menperin optimistis, apabila inisiatif Making Indonesia 4.0 dijalakan secara baik, Indonesia akan menjadi negara 10 besar dengan perekonomian terkuat di dunia pada 2030. Menurut Agus, strategi yang telah disiapkan tersebut, diyakini pula mampu menarik investasi baru dan menjaga iklim usaha di tanah air.

“Dalam implementasinya, kami akan jalankan secara simultan, antara penurunan impor melalui substitusi impor pada sektor industri yang nilai impornya besar. Hal itu dengan peningkatan utilisasi produksi pada seluruh sektor industri pengolahan,” kata Agus.

Kemenperin membidik utilisasi sektor manufaktur secara keseluruhan bisa mencapai 60 persen hingga akhir tahun ini setelah tertekan dampak pandemi Covid-19. Pada 2021, utilisasi bakal digenjot sebesar 75 persen dan terus dipacu hingga 85 persen pada 2022.

“Sebelum hadir Covid-19 di Indonesia, utilisasi industri di Indonesia mencapai 75 persen. Mulai dari Juni sampai sekarang sudah mulai ada tanda pemulihan, dengan tingkat utilisasi 52 persen. Ini tercermin juga dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia di bulan Agustus yang berada pada level 50,8 atau menandakan sedang ekspansif,” ujar dia.

 Efek positif dari peningkatan utilisasi itu, antara lain penyerapan tenaga kerja yang terdampak PHK, peningkatan kemampuan belanja dalam negeri, dan peningkatan pasar ekspor. “Strategi penurunan impor ini akan kami dorong melalui peningakatan invetasi, tentunya akan ada penyerapan tenaga kerja baru,” ujar Agus.

Kemenperin mencatat, rencana sejumlah investasi sektor manufaktur pada periode 2019 sampai 2023 yang sudah terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total nilainya menembus Rp 1.048,04 triliun dari 12 perusahaan. Sektor itu meliputi industri permesinan dan alat mesin pertanian,industri kimia hulu, industri kimia hilir dan farmasi, industri logam (non-smelter), industri smelter, industri elektronika dan telematika, serta industri makanan hasil laut dan perikanan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA