Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Pilkada Serentak, Pengamat: Pemilih Bawa Alat Coblos Sendiri

Ahad 27 Sep 2020 17:59 WIB

Red: Bilal Ramadhan

Pilkada (ilustrasi)

Pilkada (ilustrasi)

Foto: Republika/ Wihdan
Kalau ada parpol dan paslon melanggar protokol kesehatan ketat harus ada hukumannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah pandemi Covid-19 pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di berbagai daerah. Namun pilkada serentak ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada, tak ada kata lain bagi parpol dan pemilih selain melakukan disiplin mematuhi protokol kesehatan ketat.

"Caranya dilakukan dengan disiplin dalam menjaga protokol kesehatan ketat seperti pakai masker, dan tentu saja wajib jaga jarak," kata Ujang dalam rilisnya, Ahad (27/9).

Menurut Ujang, parpol itu punya infrastruktur atau jaringan ke desa-desa. Mereka juga punya konstituen ke pemilih langsung. Caranya, terang Ujang, meminta rakyat untuk disiplin menjaga protokol kesehatan. Ini melakukan standar protokol kesehatan dengan 3 M.

"Metodenya kalau bisa para pemilih membawa alat coblos masing-masing saat melakukan pemilihan. Alatnya seperti paku atau alat yang sejenis, " tambah Ujang.

Sebab, lanjutnya, kalau alat coblos seperti paku disediakan di TPS oleh panitia, maka akan banyak tangan yang memegang paku tersebut. Ini bisa menjadi penyebab penularan virus korona.

Saat pemilihan, kata dia, para pemilih juga wajib menjaga jarak satu sama lain. Minimal jaga jarak satu meter agar terhindar dari penularan Covid-19. "Selain itu, paslon juga harus steril, maka paslon harus melakukan swab test untuk mengetahui apakah mereka bebas dari virus corona," ujar Ujang.

Ujang menegaskan, kalau ada parpol dan paslon yang melanggar protokol kesehatan ketat harus ada hukumannya. "Harusnya dihukum berat seperti didiskualifikasi calonnya. Tapi kan gak mungkin KPU mengatur seperti itu, karena hukum di negara ini masih bisa diatur."

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partai politik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pilkada 2020. Menurut dia, salah satu bentuk tanggung jawab itu berupa mengantisipasi agar jangan sampai pesta demokrasi di tingkat daerah jadi penyebaran Covid-19.

"Ini adalah momentum menunjukkan partai politik bertanggung jawab dalam proses demokrasi," kata Eddy Soeparno.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA