Ahad 27 Sep 2020 11:42 WIB

Gunakan Sejumlah Metode, Penyaluran BST di Mamuju Lancar

PT Pos hingga komunitas dilibatkan.

Warga penerima menunjukkan uang Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor POS (ilustrasi).
Foto: ANTARA/Adeng Bustomi
Warga penerima menunjukkan uang Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor POS (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) bekerja sama degan PT Pos Indonesia (Persero). Melalui PT Pos bantuan tersebut disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Indonesia. 

"Kerja sama Kemensos dan PT Pos ini untuk mempercepat bantuan kepada masyarakat dalam rangka penanganan dampak Pandemi Covid-19. Teman-teman dari PT Pos ikut ambil dalam penyaluran bantuan tersebut," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Luthfi Muis dalam acara siaran Radio dengan tema Efektifitas dan Dampak BST di tengah Pandemi Covid-19, Sabtu (26/9).

Luthfi mengatakan, untuk di Mamuju, Sulawesi Barat, pendataan sudah dilakukan dari awal Maret. Ini dilakukan untuk keperluan penyaluran pertama pada bulan April.

"PT Pos menyalurkan langsung BST ini sesuai dengan aturan, dan lewat koordinasi dengan pemerintah daerah juga. Sehingga pada saat pembagian masyarakat bisa langsung dapat undangan untuk mengambilnya sesaui dengan yang dijadwalkan," kata Luthfi. 

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor PT Pos Cabang Mamuju Arfan Aidid mengatakan, PT Pos Indonesia merangkul Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, dan RT/RW untuk proses penjadwalan pembayaran dan pelaksanaan pembayarannya. Aparat keamanan juga ditugaskan untuk mengatur kelancaran antrean para penerima bantuan.

"Terimakasih kepada Kemensos yang mempercayakan PT Pos Indonesia untuk penyaluran bantuan ini. Proses penyalurannya menggunakan 3 skema. Pertama dengan metode pembayaran via loket. KPM (keluarga penerima manfaat) yang lokasinya berdekatan dengan kantor pos, kita menggunakan sistem pembayaran loket ini," kata Arfan.

"Di Mamuju sendiri terdapat empat kantor pos dengan jumlah 17 ribu KPM, semuanya wajib dibayarkan oleh PT Pos Indonesia dengan waktu yang ditentukan, dan Alhamdulilah semua berjalan lancar," kata dia menambahkan.

Metode kedua adalah dengan menggunakan mekanisme komunitas. Metode ini diperuntukkan bagi Warga yang tinggal berjauhan dari kantor pos. Pihak Pos Indonesia akan mendatangi lokasi pembayaran BST yang sudah ditentukkan masyarakat setempat melalui kepala desa atau pihak Dinsos setempat. 

Adapun metode yang ketiga adalah mekanisme antaran atau dari pintu ke pintu. Mekanisme ini untuk orang-orang yang sama sekali tidak bisa datang ke lokasi yang ditentukan baik itu di loket atau di komunitas. PT POs Indonesia akan mengantarkan bantuan langsung ke KPM bersangkutan. 

"Misalnya terkendala kesehatan atau KPM ini usia lanjut atau yang bersangkutan disablitias, kami langsung antarkan ke rumahnya. Sampai saat ini Alhamdulilah semuanya aman lancar dan terkendali," katanya. 

Untuk wilayah yang sulit diakses atau istilahnya klaster tiga, kata Arfan, PT Pos Indonesia diberikan kelonggaran dari Kemensos dalam hal pembayarannya. Kelonggaran itu berupa pembayaran bisa dilakukan dalam tiga tahap. Misalnya tahap pertama sampai ketiga yang masing-masing Rp 600 langsung dibayarkan menjadi Rp 1,6 juta. 

"Adanya fleksibilitas dari segi relugasi ini memudahkan dalam penyalurannya. Kemudian pembuatan jadwal sesuai penting sekali, kami sudah mengkomunikasikan dengan aparat setempat, paling tidak tiga atau empat pekan sebelumnya," ujar dia.

Jika sampai ada KPM yang terlambat mendapat bayaran sesuai jadwal karena adanya halangan, kata dia, PT Pos masih melakukan upaya untuk tetap bisa menalurkannya. Jika lewat loket belum bisa diambil maka akan menggunakan metode antaran dengan langsung ke kediaman KPM. 

"Setelah penyetoran utama belum diambil, kita lakukan setoran antaran. Misalnya di daerah luar kita jadwalkan dari jam 07 pagi sampai jam 05.00 sore. Jika masih ada yang belum dibayarkan, mereka (petugas Po) biasanya menginap. Malam habis isya itu ada mekanimse antaran langsung ke kediaman KPM," kata dia. 

Dia menambahkan, teknologi yang diimplementasikan pada penyaluran kali ini berbeda dengan 2014 yang saat ini pembayaran validasi di kantor pos. Kini validasi bisa dilakukan via HP saat KPM penerima dan menunjukan syarakat. Datanya hari itu juga naik dan bisa diakses oleh Kemensos. 

"Sama sekali tidak ada kendala yang berarti. Berkat kerjasma dengan dinsos dan pemerintah setempat," ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement