REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dan Pemerintah sepakati anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara pada RAPBN 2021. Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta agar anggaran tersebut dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai problem kesehatan.
"Demikian pula anggaran kesehatan pada PEN senilai Rp 84,02 triliun harus mampu menjadi instrumen yang mengatasi permasalahan Covid- 19 dan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pastikan terjadi peningkatan sarana dan prasana, ketersediaan obat-obatan berkualitas, serta peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang memadai," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Sabtu (26/9).
Netty menilai, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan maka APBN Tahun Anggaran 2021 masih akan dibayangi oleh risiko besar dari dampak multidimensi krisis kesehatan. Ketua Tim Covid Fraksi PKS tersebut mengimbau pemerintah untuk menyiapkan perencanaan dan aksi strategis guna memitigasi risiko tersebut.
"Fraksi PKS prihatin dengan kondisi penanganan pandemi yang belum mampu melandaikan kurva Covid-19, bahkan justru makin meningkat dengan angka kasus baru menembus 4000-an setiap hari. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus, serius, dan sepenuh hati melakukan upaya penanganan yang berbasis pada kesehatan," ujarnya.
"Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 356,5 triliun tidak akan bermakna jika kesehatan dan keselamatan rakyat terabaikan," imbuhnya.
Selain itu anggota Komisi IX DPR tersebut mengatakan pemerintah harus sungguh-sungguh bekerja keras mencapai target indikator kesejahteraan tahun 2021 yang meliputi, tingkat pengangguran terbuka 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan 9,2-9,7 persen, gini rasio 0,377-0,379, indeks pembangunan manusia 72,78-72,95, nilai tukar petani (NTP) 102, dan nilai tukar nelayan (NTN) 104.
"Penetapan target pasti sudah memperhitungkan semua faktor, bukan asal-asalan. Jadi, tinggal bagaimana upaya pemerintah untuk mencapainya," tuturnya.
Netty juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan internal atas implementasi APBN 2021 agar uang yang dikumpulkan melalui pajak dan penghasilan negara lainnya benar-benar memberikan sebesar-besar manfaat untuk rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
