Wednesday, 11 Rabiul Awwal 1442 / 28 October 2020

Wednesday, 11 Rabiul Awwal 1442 / 28 October 2020

Legislator Minta APBN 2021 untuk Kesehatan Dioptimalkan

Ahad 27 Sep 2020 10:22 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani

Foto: dok. Istimewa
Selama vaksin Covid-19 belum ditemukan, APBN masih akan dibayangi risiko krisis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dan Pemerintah sepakati anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara pada RAPBN 2021. Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta agar anggaran tersebut dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai problem kesehatan. 

"Demikian pula anggaran kesehatan pada PEN senilai Rp 84,02 triliun harus  mampu menjadi instrumen yang mengatasi permasalahan Covid- 19 dan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pastikan  terjadi peningkatan sarana dan prasana, ketersediaan obat-obatan berkualitas, serta peningkatan jumlah dan  kapasitas tenaga kesehatan yang memadai," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Sabtu (26/9).

Netty menilai, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan maka APBN Tahun Anggaran 2021 masih akan dibayangi oleh risiko besar dari dampak multidimensi krisis kesehatan. Ketua Tim Covid Fraksi PKS tersebut mengimbau pemerintah untuk menyiapkan perencanaan dan aksi strategis guna memitigasi risiko tersebut.

Baca Juga

"Fraksi PKS prihatin dengan kondisi penanganan  pandemi yang belum mampu melandaikan kurva Covid-19, bahkan justru makin meningkat dengan angka kasus baru menembus 4000-an setiap hari. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus, serius, dan sepenuh hati melakukan upaya penanganan yang  berbasis pada kesehatan," ujarnya.

"Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai  Rp 356,5 triliun tidak akan  bermakna jika kesehatan dan keselamatan rakyat terabaikan," imbuhnya. 

Selain itu anggota Komisi IX DPR tersebut mengatakan pemerintah harus sungguh-sungguh bekerja keras mencapai target indikator kesejahteraan tahun 2021 yang  meliputi, tingkat pengangguran terbuka 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan 9,2-9,7 persen, gini rasio 0,377-0,379, indeks pembangunan manusia 72,78-72,95, nilai tukar petani (NTP) 102, dan nilai tukar nelayan (NTN) 104.

"Penetapan target pasti sudah memperhitungkan semua faktor, bukan asal-asalan. Jadi, tinggal bagaimana upaya pemerintah untuk mencapainya," tuturnya.

Netty juga meminta pemerintah  meningkatkan pengawasan internal atas implementasi APBN 2021 agar uang yang dikumpulkan melalui pajak dan penghasilan negara lainnya benar-benar memberikan sebesar-besar manfaat untuk rakyat.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA