REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebesar Rp 70 miliar. Bantuan tersebut diberikan oleh Pemprov Jabar dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikerjasamakan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan, bantuan yang diterima oleh Pemkot Bogor ini akan digunakan untuk pembangunan alun-alun Dewi Sartika dan pembiayaan alat untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor.
"Alhamdulillah Kota Bogor dapat bantuan keuangan dari provinsi untuk pembangunan RSUD sebesar Rp 55 miliar di 2020 ini dan untuk Alun-Alun Rp 15 miliar di 2021. Yang RSUD akan dipakai untuk belanja alat kesehatan, bukan pembangunan fisik," ujar Denny.
Dengan adanya bantuan ini, pembangunan alun-alun Dewi Sartika yang rencananya akan menggunakan APBD Kota Bogor di 2021, akan diganti dengan menggunakan anggaran bantuan ini. Pembangunan fisik untuk alun-alun seluas 17 ribu meter persegi ini, rencananya akan dimulai tahun depan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 15 miliar, diperkirakan pembangunan alun-alun Dewi Sartika memakan waktu pengerjaan selama delapan bulan.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengungkapkan nantinya alun-alun Dewi Sartika ini akan terintegrasi dengan Masjid Agung dan Stasiun Bogor. Selain itu, akan ada sebuah plaza dengan luas seperempat dari luas alun-alun akan berada didepan pintu Masjid Agung.
"Itu nanti akan terintegrasi dan menjadi plaza yang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan," kata Dedie.
Dia menuturkan, pembangunan alun-alun akan dimulai pada 2021 berbarengan dengan pembangunan Masjid Agung.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kebangkitan dan kolaborasi ini sangat penting sebagai dukungan pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Pinjaman ini akan mengembalikan program strategis yang dialihkan dananya untuk penanganan Covid-19.
“PT SMI tadi sudah memberikan pinjaman untuk tahun 2020, dan kalau tidak ada halangan yang jilid kedua itu akan ditandatangani khusus untuk program pemulihan 2021. Jadi, yang sekarang ditandatangani adalah untuk mengembalikan program-program strategis yang kena refocusing sehingga banyak program di provinsi maupun 27 kota/kabupaten yang bantuan keuangannya terputus oleh refocusing. Sekarang Insya Allah bisa dikembalikan dan mudah-mudahan bisa dimaksimalkan di sisa waktu tiga bulan ke depan,” ujar Ridwan Kamil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
