REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar memperingatkan Dewan Keamanan (DK) PBB tentang potensi gangguan ekonomi dan sosial yang dapat memicu konflik di beberapa negara, sebagai akibat dari pandemi Covid-19.
Peringatan itu ia sampaikan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi DK PBB mengenai Post-Covid-19 Global Governance yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (24/09).
Dalam pertemuan DK PBB tersebut, Wamenlu Mahendra menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespons tantangan global yang semakin meningkat dalam upaya menjaga perdamaian dunia pascapandemi, seperti dirilis di situs resmi Kemlu RI. Pertama, DK PBB perlu terus mengawal implementasi komitmen gencatan senjata, termasuk Global Humanitarian Response Plan dan Resolusi DK PBB 2532. Dalam kaitan itu, Wamenlu RI menekankan pentingnya penguatan dukungan pada misi perdamaian PBB dalam menghadapidampak pandemi di lapangan, terutama terkait bantuan kemanusiaan dan pembangunan perdamaian.
Aspek kedua yang ditekankan oleh Mahendra adalah bahwa DK PBB perlume respons perubahan terhadap situasi keamanan internasional yang baru pascapandemi. DK PBB dituntut tetap responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil dalam menghadapi tantangan keamanan internasional pascapandemi.
“Pandemi berpotensi mempercepat fragmentasi dan perubahan tatanan dunia. Untuk itu, PBB harus dapat meningkatkan relevansinya. Sistem PBB harus dapat meningkatkan efektifitas, transparansi, dan akuntabilitasnya, khususnya dalam upaya penyediaan akses obat-obatan dan vaksin dengan harga yang terjangkau,” ujar Mahendra.
Ia optimistis bahwa situasi krisis saat ini dapat membuka jalan bagi perdamaian melalui solidaritas, persatuan, dan tanggung jawab global, untuk kepentingan semua.
“Meningkatkan keterlibatan dan kerja sama adalah hal yang kita perlukan, untuk menghadapi masa yang sulit ini," ujar Wamenlu Mahendra menutup pidatonya.
Pertemuan DK PBB tersebut dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Niger Issoufou Mahamadou, selaku Presiden DK PBB bulan September 2020, dan dihadiri oleh seluruh 15 negara anggota DK PBB. Pertemuan juga menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres danKetua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat.
Debat terbuka itu merupakan salah satu kegiatan andalan kepemimpinanRepublik Niger di DK PBB. Pertemuan dihadiri oleh sejumlah kepala negara, menteri, dan pejabat tinggi anggota DK PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
