Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

Qatar Tegaskan Dukungan Keadilan Bagi Palestina

Sabtu 26 Sep 2020 03:05 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nur Aini

Bendera Qatar. Ilustrasi

Bendera Qatar. Ilustrasi

Foto: Wikipedia
Qatar menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelesaian masalah Palestina yang adil

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Muhammad bin Abdulrahman Al Thani bertemu dengan Sekretaris Komite Pusat Fatah, Jibril Rajoub untuk meninjau hubungan bilateral dan masalah kepentingan bersama lainnya. Dalam pertemuan yang digelar di Doha tersebut, Sheikh Al Thani menegaskan kembali komitmen negaranya untuk mendukung penyelesaian masalah Palestina yang adil.

"Qatar menyerukan penyelesaian yang adil atas masalah Palestina berdasarkan keputusan legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab dan atas dasar solusi dua negara dengan cara yang mencapai keamanan dan stabilitas di kawasan," ujar pernyataan Al Thani, dilansir Anadolu Agency, Jumat (25/9). 

Al Thani menyambut baik terobosan dalam pembicaraan yang menegaskan kembali dukungan penuh Qatar untuk mencapai rekonsiliasi nasional. Pernyataan Qatar muncul setelah media Arab menerbitkan laporan yang dikaitkan dengan seorang pejabat Amerika Serikat (AS) yang berbicara tentang tanggapan Qatar terhadap normalisasi dengan Israel.

Baca Juga

Dalam sebuah kolom opini di Bloomberg, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Lulwa Al-Khater menekankan bahwa negaranya tidak akan mengikuti langkah Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Al-Khater menegaskan, Qatar tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina menjadi negara yang merdeka. 

Pada 15 September, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel di Gedung Putih. Seremoni penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Presiden Donald Trump.

Namun, para pemimpin Palestina mengutuk perjanjian tersebut dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil Bahrain mengkritik kesepakatan normalisasi dengan Israel. Menurut kelompok ini, normalisasi Israel semestinya dilakukan setelah Palestina mendapatkan kemerdekaan. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA