REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mutasi enam perwira tinggi (pati) atau pejabat eselon I di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bergulir. Hal itu setelah Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenhan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (23/9).
Mereka semua nantinya bertugas membantu Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas membangun kekuatan pertahanan RI. Berdasarkan salinan yang didapat Republika pada Jumat (25/9), terdapat enam jabatan strategis di lingkungan Kemenhan yang diganti.
Pertama, Dirjen Perencanaan Pertahanan (Renhan) Kemenhan Marsekal Muda (Marsda) Dody Trisunu yang memasuki usia pensiun, digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Budi Prijono.
Kedua, Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kemenhan Prof Bondan Tiara Sofyan digantikan Brigadir Jenderal (Brigjen) Dadang Hendrayudha. Dadang yang kini menjabat Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) otomatis akan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Mayjen.
Ketiga, Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan Mayjen Budi Prijono digantikan Marsekal Pertama (Marsma) Yusuf Jauhari. Yusuf yang kini menjabat Kepala Biro Umum Setjen Kemenhan akan menyandang pangkat Marsda.
Keempat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhan Dr Anne Kusmayanti digantikan Marsda Julexi Tambayong, yang sebelumnya menjabat Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hubungan Internasional Lemhannas.
Kelima, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kemenhan Laksamana Muda (Laksda) Benny Rijanto Rudy digantikan Mayjen (Marinir) Joko Supriyanto, serta yang terakhir, Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan) Kemenhan Mayjen (Marinir) Joko Supriyanto digantikan Brigjen Yulius Selvanus, yang kini menjadi Komandan Korem (Danrem) 181/Praja Vira Tama.
Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan, Brigjen IE Djoko Purwanto membenarkan salinan kepres penggantian pejabat eselon I di lingkungan Kemenhan. Hanya saja, mutasi tersebut masih menunggu keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. "Masih menunggu proses selanjutnya, Skep (Surat Keputusan) Panglima TNI," kata Djoko kepada Republika, Jumat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
