REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menandatangani Perjanjian Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melalui videoconference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (24/9). Penerimaan pembiayaan lewat Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah ini bertujuan untuk mendorong pembangunan perekonomian, khususnya terkait belanja modal pemerintah yang ikut terdampak pandemi global Covid-19.
Dana pinjaman senilai Rp 1,812 triliun tersebut akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang bersifat pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prioritas penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, dan memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Ridwan Kamil mengatakan, pinjaman daerah ini sekaligus mengembalikan biaya program-program strategis yang terkena refocusing akibat pandemi Covid-19, baik program di provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar.
“Ini adalah inovasi pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat melalui pinjaman daerah yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mengembalikan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jabar,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil. Emil berharap, dana pinjaman daerah ini bisa dimaksimalkan dalam jangka waktu tiga bulan ini.
Selain itu, kata Emil, pinjaman daerah bisa meningkatkan belanja pemerintah di tengah lesunya ekspor dan daya beli masyarakat. “Mudah-mudahan belanja pemerintah menjadi satu-satunya api yang bisa menjaga nyalanya ekonomi Jabar,” harapnya.
Adapun rinciannya, Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemda Provinsi Jabar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai Rp 1,812 triliun akan digunakan untuk membiayai tujuh jenis kegiatan infrastruktur. Ketujuhnya adalah infrastruktur jalan dengan nilai Rp 463,558 miliar, infrastruktur pengairan Rp 27,96 miliar, infrastruktur perumahan Rp 200,55 miliar, infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp 63,692 miliar, infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp 25,598 miliar, infrastruktur sosial pariwisata Rp 15 miliar, dan infrastruktur sosial kesehatan Rp 1,016 triliun.
Emil menegaskan akan memantau pengerjaan proyek di lapangan. Sehingga pinjaman daerah ini betul-betul dirasakan oleh warga Jabar dengan menghadirkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Mochamad Ardian Noervianto mengatakan pinjaman daerah biasanya hanya untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri. Namun, berbeda dengan apa yang saat ini dilakukan di Jabar.
"Pak Gubernur (Ridwan Kamil), dengan kebijakannya, meneruskan bantuan keuangan (kepada kabupaten/kota). Kami berharap bahwa kebijakan ini bisa dioptimalkan dalam pengembangan dan kebaikan ekonomi di Provinsi Jabar beserta kabupaten/kota di Jabar,” papar Ardian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
