REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan untuk terus mengupayakan ketahanan angkutan logistik meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Terlebih, pada kuartal dua tahun ini, sektor transportasi pergudangan terkontraksi hingga 30,8 persen.
"Kita ingin ketahanan angkutan logistik ini tetap dijaga. Pemerintah tetap berusaha dengan adaptasi kebiasaan baru," kata Budi dalam webinar Ketahanan Angkutan Logistik Di Masa Pandemi Covid-19, Kamis (24/9).
Budi menuturkan, kebutuhan pokok makanan,alat kesehatan, dan barang lainnya harus tetap terjaga. Untuk itu dia menilai peran angkutan logistik menjadi sangat penting karena menjadi tulang punggung.
"Untuk jangka panjang, dibutuhkan dukungan pemerintah melalui serangkaian kegiatan menjamin barang logistik dan sebagainya harus terjaga dengan baik," ungkap Budi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi pergudangan kontraksi paling dalam sebanyak 30,8 persen. BPS mencatat, penurunan ekspor terjadi hingga 12,6 persen dan impor kontraksi sebanyak 16,9 persen.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yuki Nugrahawan Hanafi memastikan sejak Februari hingga Maret 2020 sudah mengimbau kepada anggotanya untuk menerapkan protokol kesehatan. Terlebih, Yuki mengatakan anggota ALFI juga banyak berkontribusi dalam pengiriman obat-obatan semenjak pandemi Covid-19.
Meskipun begitu, Yuki mengakui sektor logistik oada awal pandemi Covid-19 juga terdampak. "Sebagian besar mengalami sebuah kerugian. Dari data survei angka-angkanya tidak jauh berbeda," ujar Yuki dalam kesempatan yang sama.
Yuki memprediksi, pola perdagangan akan mengalami perubahan drastis. Dia menuturkan ada kemungkinna hal terdebut dapat terjadi di Indonesia setalah terdampak Covid-19?
"Ini menggegerakan bisa antarnegara, bapak mau memeriksa barang-herbal herbal dia pesan dari Amerika dan Australia bisa masuk ke Indonesia. Ini akan merubah sebagai sesuatu yang bersifat permanen," ungkap Yuki.
Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan penurunan biaya logistik dengan penerapan reformasi Ekosistem Logistik Nasional. Penurunan diharapkan mencapai lima hingga enam persen, atau menjadi 17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari sebelumnya 23,5 persen terhadap PDB.
"Penurunan biaya lima hingga enam persen ini terutama dikontribusikan dari seluruh proses hulu sampai hilir," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sri mengatakan, efisiensi terutama akan dirasakan dengan menghubungkan sektor-sektor transportasi dan melalui simplifikasi proses. Repetisi persyaratan maupun proses juga akan dihilangkan, terutama untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
Dengan reformasi tersebut, Sri berharap kontribusi sektor logistik terhadap daya saing perekonomian Indonesia juga semakin meningkat. Standar pelayanan dan transparansi yang tercipta melalui NLE juga ditargetkan mampu menciptakan ekosistem persaingan yang sehat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
