REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan belum mengizinkan tempat hiburan malam dan layanan pijat beroperasi karena risiko penularan Covid-19 di kedua tempat tersebut tinggi.
"Untuk THM (tempat hiburan malam) dan panti pijat hingga saat ini belum kita berikan izin untuk beroperasi dulu karena potensinya cukup besar dalam menularkan Covid-19," kata Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, Kamis (24/9).
Ia mengatakan peluang interaksi antarorang di tempat hiburan malam dan tempat layanan pijat sangat tinggi dan kondisi yang demikian meningkatkan risiko penularan virus corona. Oleh karena itu, pemerintah daerah memutuskan sementara tidak mengizinkan kedua bidang usaha tersebut beroperasi meski pendapatan pajak dari dua kegiatan usaha itu cukup tinggi.
"Pajak THM dan panti pijat cukup tinggi. Tapi kalau itu kita izinkan operasi, usaha-usaha kita dalam pengendalian Covid-19 bisa terganggu. Karena di THM dan panti pijat sangat sulit diterapkan protokol kesehatan," katanya.
Rudy mengatakan pemerintah daerah berupaya menjalankan pengendalian penularan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. "Ekonomi juga sangat penting, karena ujung-ujungnya kalau ekonomi tertekan pasti muncul juga masalah kesehatan karena orang kelaparan," katanya.
"Tapi kita lihat perkembangan terakhir. Alhamdulillah menunjukkan tren stabil. Bahkan PAD kita mulai membaik," katanya.
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo mengapresiasi upaya pemerintah kota melakukan upaya pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Ia menekankan pentingnya penegakan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan virus coronaselama proses pemilihan kepala daerah.
"Di satu sisi pilkada menjadi kekhawatiran, namun di sisi lain pilwali ini bisa memulihkan ekonomi masyarakat. Warung kopi ramai, rumah makan ramai, rapat di hotel, apalagi percetakan. Namun seluruh pihak harus dipastikan menjalankan protokol kesehatan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
