Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Sudan Bahas Perjanjian Perdamaian Arab-Israel dengan AS

Kamis 24 Sep 2020 15:19 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih

Perempuan Sudan memegang bendera nasional. Pertemuan perwakilan Sudan dan AS dilakukan di Uni Emirat Arab (UEA). Ilustrasi.

Perempuan Sudan memegang bendera nasional. Pertemuan perwakilan Sudan dan AS dilakukan di Uni Emirat Arab (UEA). Ilustrasi.

Foto: EPA-EFE/MARWAN ALI
Pertemuan perwakilan Sudan dan AS dilakukan di Uni Emirat Arab (UEA)

REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Sudan dan Amerika Serikat (AS) membahas bagaimana Khartoum dapat meningkatkan progresivitas Perjanjian Perdamaian Arab-Israel. Dalam pernyataan pemerintah Sudan, pertemuan perwakilan Sudan dan AS ini dilakukan di Uni Emirat Arab (UEA).

Dewan kedaulatan Sudan mengatakan mereka membahas bagaimana kedua belah pihak dapat membangun stabilitas di kawasan dan mengamankan solusi dua negara dalam isu Israel-Palestina. Perwakilan dari Sudan dipimpin oleh kepala dewan Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan.

Dilansir dari Aljazirah pada Kamis (24/9), pemerintah Sudan mengatakan kedatangan Burhan ke UEA untuk menggelar pembicaraan dengan pejabat AS dalam sejumlah isu. Salah satunya mengeluarkan Sudan dari daftar 'negara yang mensponsori terorisme'.

Pemerintah Sudan mengatakan mereka membahas 'pembicaraan yang jujur dan serius' mengenai masa depan perdamaian Arab-Israel. "Yang mengarah pada stabilitas kawasan dan memberikan rakyat Palestina hak untuk mendirikan negara berdasarkan visi solusi dua negara," kata dewan pemerintah Sudan dalam pernyataannya.

"(Kedua belah pihak) juga membahas peran yang Sudan mainkan dalam meraih perdamaian ini," tambah pemerintah Sudan.

Bersama Bahrain, UEA menjadi sekutu AS di Timur Tengah yang menormalisasi hubungan dengan Israel satu bulan lalu. UEA menjadi negara Arab pertama yang mematahkan tabu tersebut dalam 75 tahun terakhir.

Dalam kunjungannya pada Agustus lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyinggung Sudan akan kembali memperbaiki hubungan dengan Israel. Pada Pompeo saat itu Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok mengatakan ia tidak memiliki mandat untuk melakukannya.  

Dewan kedaulatan adalah pemerintah transisi Sudan setelah militer menggulingkan diktator lama Omar al-Bashir tahun lalu. Hubungan dengan Israel adalah isu yang sensitif bagi Sudan yang sempat menjadi musuh Israel selama pemerintahan Bashir.

Februari lalu Burhan sempat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Uganda. Demonstran yang menuntut Bashir mundur mengecam pertemuan tersebut. Lalu Burhan ragu Sudan dapat segera melakukan normalisasi hubungan dengan Israel walaupun pesawat Israel sudah mulai melintasi Sudan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA