REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB merayakan ulang tahun ke-75 tahun dengan mendesak pemimpin-pemimpin di seluruh dunia yang terpolarisasi dan berjalan sendiri-sendiri untuk bekerja sama. Tugas lama yang seharusnya tidak lagi menjadi pokok perhatian organisasi internasional terbesar di dunia itu.
Namun, pada tahun ini PBB terpaksa meminta negara anggotanya untuk kembali menjunjung tinggi tujuan utama organisasi internasional itu dibentuk yakni menghindari konfrontasi militer antarkekuatan besar dunia. Desakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang meminta negara anggota kembali pada prinsip dasar multikulturalisme diamini oleh negara-negara kecil, besar, kaya maupun miskin.
Walaupun sebagian besar pidato yang disampaikan di Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum (SMU) Senin (21/9) lalu bernada positif, tidak dapat dipungkiri masyarakat internasional masih menghadapi berbagai tantangan besar. Seperti pandemi virus corona, konflik yang terjadi di Timur Tengah hingga Afrika, dan belum tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan target pelestarian lingkungan tahun 2030.
"Tantangan multilateral kami hari ini surplus dan solusi multilateral defisit," kata Guterres.
Sekjen PBB menekankan pandemi Covid-19 telah menyibakkan kerapuhan dunia yang hanya bisa diatasi bila negara anggota bersatu. Guterres juga mengungkapkan tantangan-tantangan lain yang dihadapi masyarakat internasional.
"Bencana iklim membayangi, keanekaragaman hayati runtuh, (angka) kemiskinan meningkat, kebencian menyebar, ketegangan geopolitik memanas, ancaman senjata nuklir masih hanya sehelai rambut," kata Guterres.
Sekjen PBB menyerukan masyarakat sipil, kota-kota, pengusaha, pemerintah dan anak muda untuk terjun ke multilateralisme baru. "Tidak ada yang menginginkan pemerintahan dunia tapi kami harus bekerja sama untuk memperbaiki pengelolaan dunia," katanya.
SMU yang digelar secara virtual itu memperlihatkan betapa pentingnya peran PBB yang menangungi 193 negara anggota itu selama lebih dari tujuh dekade terakhir. Acara ini berlangsung lama karena banyak kepala negara berbicara lebih lama dibandingkan waktu yang diizinkan yakni 3 menit.
Dalam kesempatan itu Indonesia tidak menawarkan sesuatu yang berbeda atau baru. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi hanya mengatakan dunia semakin berharap pada PBB. Ia meminta organisasi internasional tidak terjebak pada retorika semata.
“Ekspektasi dunia terhadap PBB makin meningkat untuk dapat memperkuat kepemimpinan global dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas,” kata Retno dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id
Ikuti Whatsapp Channel Republika
