Thursday, 5 Rabiul Awwal 1442 / 22 October 2020

Thursday, 5 Rabiul Awwal 1442 / 22 October 2020

Pembiayaan Utang Naik, Sri Mulyani: Beban APBN Kita Berat

Selasa 22 Sep 2020 16:20 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Nidia Zuraya

Utang Pemerintah (ilustrasi).

Utang Pemerintah (ilustrasi).

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Pembiayaan utang pemerintah melonjak hingga 143 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan utang sampai dengan akhir Agustus sudah mencapai Rp 693,6 triliun. Nilai ini baru 56,8 persen dari target pembiayaan utang yang tercantum dalam postur APBN 2020 terbaru, yaitu Rp 1.220,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, apabila dibandingkan tahun lalu, realisasi pembiayaan utang naik signifikan, yakni hingga 143 persen. Pada periode 1 Januari hingga 31 Agustus 2019, pembiayaan utang pemerintah hanya Rp 285 triliun.

"Beban APBN kita luar biasa berat, dan ini terlihat dari sisi pembiayaan," tuturnya, dalam konferensi pers Kinerja APBN secara virtual, Selasa (22/9).

Dari total Rp 693,6 triliun, sebanyak Rp 671,6 triliun di antaranya merupakan hasil dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto. Nilai ini tumbuh 131 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Di sisi lain, Sri menambahkan, pembiayaan investasi pemerintah sampai dengan akhir Agustus sudah terealisasi Rp 27,2 triliun. Di antaranya ditujukan untuk investasi ke BUMN yang baru dicairkan sebesar Rp 11,3 triliun, 35,7 persen dari target dalam postur APBN 2020 terbaru, Rp 31,5 triliun.

Sri menjelaskan, penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) sendiri sudah berjalan on-track atau 11 persen dari target. "Progress penyelesaian sebagian besar dokumen regulasi untuk PMN akan segera dipercepat," katanya.

Sementara itu, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan akhir Agustus mengalami defisit Rp 500,5 triliun atau setara dengan 3,05 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi ini 48,2 persen dari target yang tertuang dalam APBN 2020, yakni Rp 1.039 triliun atau sekitar 6,34 persen terhadap PDB.

Sri mengatakan, realisasi defisit tersebut sangat besar dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 197,9 triliun. Peningkatan belanja untuk penanganan Covid-19 yang diiringi dengan tekanan terhadap penerimaan perpajakan menjadi faktor utama pertumbuhan defisit yang mencapai 152 persen pada tahun ini.

Sri memastikan, pemerintah tetap akan menjaga kondisi APBN di tengah tekanan pandami Covid-19. "Kita tetap harus hati-hati," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA