Thursday, 12 Rabiul Awwal 1442 / 29 October 2020

Thursday, 12 Rabiul Awwal 1442 / 29 October 2020

Implikasi Meninggalnya Ginsburg pada Politik Amerika Serikat

Selasa 22 Sep 2020 11:32 WIB

Red: Nur Hasan Murtiaji

Ruth Bader Ginsburg

Ruth Bader Ginsburg

Foto: Makers.com
Meninggalnya Ginsburg bersamaan dekatnya pilpres Amerika dan polarisasi politik.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Aria Novianto; Associate Director for Research, Gies College of Business, University of Illinois

Ruth Bader Ginsburg, hakim Mahkamah Agung (Supreme Court) Amerika Serikat, meninggal pada Jumat lalu di usia 87 tahun. Sebelum menjadi satu dari sembilan anggota MA, Ginsburg adalah pengacara American Civil Liberties Union (Serikat Kebebasan Sipil Amerika) yang giat membela hak-hak wanita sampai ke tingkat pengadilan tertinggi.

Presiden Bill Clinton mencalonkannya menjadi Hakim Agung pada 1993. Selama menjabat, Ginsburg sering mengeluarkan keputusan sealiran dengan Partai Demokrat.

Meninggalnya Ginsburg ini terjadi tak saja kurang dari 50 hari sebelum Pemilihan Presiden AS, tapi juga diiringi meningkatnya polarisasi partai dan panasnya iklim politik AS. Langkah yang akan diambil Presiden Trump serta Senat yang kini dipimpin Partai Republik dan kemudian reaksi Partai Demokrat bisa mengubah dasar-dasar tatanan politik Amerika untuk jangka panjang.

Sejarah dan peran MA

AS adalah negara yang paling litigious (sering beperkara hukum) di dunia. Pengadilan memegang peranan penting dalam memutuskan perkara perdata, baik antar individu maupun institusi swasta dan pemerintah. MA adalah lembaga pengadilan tertinggi yang mengeluarkan keputusan terakhir.

Bahkan, UU yang disetujui Kongres dan disahkan Presiden, seperti Undang-Undang Asuransi Kesehatan yang sering dikenal dengan nama Obama Care pun bisa ditinjau oleh MA. Tugas mereka menilai apakah perundangan yang ada tidak bertentangan dan sesuai dengan penafsiran mereka. 

MA Amerika Serikat telah mengeluarkan banyak keputusan yang berdampak besar. Pada 1857 MA memutuskan Dred Scott, keturunan budak, tidak bisa menjadi warga negara karena budak merupakan harta milik. Keputusan ini menjadi salah satu sebab pecahnya Perang Saudara pada 1961.

Ketika Linda Brown pada 1950 tidak diterima bersekolah di dekat rumahnya hanya karena dia bukan orang putih, ayahnya menuntut Departemen Pendidikan Kansas. MA memutuskan pemisahan sekolah berdasarkan ras melanggar konstitusi dan menganulir keputusan sebelumnya.

MA juga beberapa kali membatalkan hukum negara bagian, seperti larangan di Virginia untuk pernikahan dua orang yang berbeda ras pada 1967 dan larangan aborsi di Texas pada 1973.

MA saat ini masih akan memutuskan banyak hal menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti penghapusan hak aborsi dan hak kepemilikan senjata yang selalu menjadi isu hangat. Demikian juga dengan UU Imigrasi termasuk larangan penduduk beberapa negara Muslim masuk ke AS. Masalah ekonomi, seperti penetapan upah minimum dan monopoli teknologi atau bisnis juga bisa diputuskan MA. Tentunya masalah asuransi kesehatan masih akan terus diperdebatkan.

Hakim Agung mempunyai masa jabatan seumur hidup agar mereka bisa memutuskan perkara dengan bebas dan adil. Ini adalah pandangan umum masyarakat AS terhadap MA. Namun pandangan itu mulai berubah ketika terjadi kontroversi penghitungan suara Pilpres 2000 antara Bush dan Gore.

MA memerintahkan penghentian penghitungan ulang suara di Florida melalui keputusan 5-4. Lima hakim yang setuju condong konservatif, seperti Bush dan Republikan. Berbagai keputusan setelah itu, terutama menyangkut politik seperti pelunakan peraturan keuangan kampanye dan pengurangan perlindungan terhadap hak pilih di beberapa negara bagian sering diputuskan 5-4 sesuai ideologi para Hakim Agung.

Semakin partisannya MA tidak mengurangi perannya yang masih sangat penting dalam berbagai keputusan. Setiap pergantian Hakim Agung menjadi momen penting bagi setiap partai mendorong negara ke arah yang mereka inginkan.

Ketika Hakim Agung Scalia yang sangat konservatif meninggal pada Februari 2016, Obama berkesempatan menambah jumlah Hakim Agung yang condong liberal menjadi lima. Akan tetapi, Pemimpin Senat Mitch McConnell menolak pemungutan suara untuk mengkonfirmasi pengganti Scalia.

Alasan dia, sebaiknya presiden baru yang akan dipilih pada November 2016 lah yang mencalonkan, bukan Obama yang masa jabatannya akan berakhir. Obama dan Demokrat tidak terlalu gigih membantah ini karena mereka pikir Hillary Clinton akan menjadi presiden mengalahkan Trump.

Terkikisnya norma politik

Kewajiban Senat Amerika di Konstitusi dalam pencalonan Hakim Agung adalah memberi nasihat dan persetujuan (advice and consent). McConnell mengatakan tidak ada kewajiban ekplisit untuk sesegera mungkin melakukan konfirmasi. Itu semua hanya norma dan tradisi politik saja.

Ternyata banyak kinerja institusi AS yang bergantung pada norma dan etika politik tanpa ada perundangan. Trump yang kemudian menjadi presiden dan mencalonkan pengganti hakim Scalia lebih terang-terangan melanggar berbagai norma dan bahkan peraturan tertulis. Pelanggaran ini yang mendorong pemakzulan (impeachment) terhadap President Trump. Tetapi usaha ini tak berhasil menurunkan Trump karena Senat masih dikuasai Republikan.

Walaupun jarak meninggalnya Ginsburg dengan pilpres jauh lebih dekat daripada ketika Scalia meninggal, Trump dan McConnell berjanji akan segera mencari pengganti Ginsburg. Mereka berdalih bahwa sekarang Presiden dan Senat ada di satu partai, berbeda dengan situasi pada 2016.

Tak banyak yang bisa dilakukan Partai Demokrat, selain menunjukkan kontras ucapan dan tindakan McConnell. Tetapi McConnell adalah orang yang menempatkan hasil di atas citra seperti dia tunjukkan pada 2016.

Berdasarkan perkembangan demografis, Republikan akan menjadi partai minoritas dan sulit untuk menang di pilpres maupun anggota legislatif di masa depan. Dengan banyak menempatkan Hakim Agung dan Hakim Muda yang memegang jabatan seumur hidup, McConnell menjamin ideologi konservatif di lembaga Yudikatif akan bertahan lama.

Harapan Demokrat sekarang adalah agar Biden menjadi presiden dan senat beralih menjadi mayoritas Demokrat. Dengan presiden dan senat, mereka bisa melakukan beberapa hal untuk mengurangi dampak digantinya Ginsburg dengan Hakim Agung yang konservatif.

Yang pertama adalah mengubah komposisi Mahkamah Agung sendiri. Kongres bisa menambah jumlah Hakim Agung karena tidak ada aturan jumlah dalam konstitusi. Hal ini tentu akan sangat kontroversial. Komposisi juga bisa diubah dengan menetapkan masa jabatan bukan lagi seumur hidup. Dengan demikian, setiap presiden mempunyai kesempatan untuk mencalonkan Hakim Agung tidak hanya ketika ada yang meninggal atau mengundurkan diri. 

Yang kedua, menjadikan Washington DC dan Puerto Rico menjadi negara bagian. Setiap negara bagian mempunyai dua senator. Karena dua daerah tadi mayoritas penduduknya adalah pemilih Demokrat, Demokrat bisa menambah empat senator.

Sekarang jumlah total pemilih Senator Demokrat adalah 55 persen, tapi Republikan lah yang memegang 53 persen kursi Senat. Salah satu sebabnya adalah banyak negara bagian dengan jumlah penduduk yang sangat kecil, tapi dengan jumlah senator yang sama dengan negara bagian yang jauh lebih besar.

Dengan menambah negara bagian, Demokrat berharap komposisi Senat bisa menjadi lebih demokratis. Pada akhirnya Senat lah yang bertugas melakukan konfirmasi terhadap calon Hakim Agung.

Trump sudah memutarbalikkan berbagai konsensus berpolitik dan bernegara dalam satu masa kepresidenan saja. Kalau betul terjadi, penambahan anggota Mahkamah Agung dan negara bagian merupakan perubahan asasi dalam kehidupan bernegara AS. Terpilih lagi ataupun tidak, jejak peninggalan Trump akan sangat dalam, yang buruk maupun yang baik.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA