Tuesday, 3 Rabiul Awwal 1442 / 20 October 2020

Tuesday, 3 Rabiul Awwal 1442 / 20 October 2020

Pemerintah Didorong Segera Selesaikan Kasus Jiwasraya

Selasa 22 Sep 2020 10:37 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Fuji Pratiwi

Seorang teller melayani nasabah di kantor pelayanan Jiwasraya. Pemerintah didorong untuk segera melakukan langkah cepat dan konkret dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya.

Seorang teller melayani nasabah di kantor pelayanan Jiwasraya. Pemerintah didorong untuk segera melakukan langkah cepat dan konkret dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya.

Foto: Dok. Republika
Penyelesaian Jiwasraya tidak bisa menunggu penyelesaian kasus hukum para terdakwa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah didorong untuk segera melakukan langkah cepat dan konkret dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya agar tidak semakin berlarut-larut.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan penyelesaian permasalahan Jiwasraya dalam hal kewajiban pembayaran polis harus segera dicarikan solusinya. Hal itu tanpa perlu menunggu rampungnya penegakan hukum dari kasus tersebut.

"Menurut saya harus dibedakan antara menyelesaikan kasus Jiwasraya dengan penyelesaian hukum para terdakwa. Penyelesaian Jiwasraya tidak bisa menunggu penyelesaian kasus hukum para terdakwa," ujar Piter di Jakarta, Senin (21/9).

Baca Juga

Pemerintah selaku pemilik 100 persen saham Jiwasraya harus bisa mencarikan solusi terbaik dan tercepat dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran polis. "Penyelesaian permasalahan Jiwasraya harus dari pemilik yaitu pemerintah. Tidak menunggu sitaan dari para terdakwa yang bisa dipastikan akan lama," ungkap Piter.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, pemulihan atau pengambilalihan aset sitaan memang menjadi salah satu opsi dalam penyelesaian kasus PT Jiwasraya. Pengambilalihan aset sitaan bisa membantu Jiwasraya membayarkan dana nasabah. 

"Pemulihan atau pengambilalihan aset dari upaya hukum itu memang sudah menjadi salah satu opsi skema penyelesaian kasus Jiwasraya," ujar Irvan.

Kendati begitu, lanjut Irvan, proses ini memerlukan sejumlah mekanisme lantaran aset sitaan akan masuk ke kas negara terlebih dahulu dan akan disalurkan ke Jiwasraya lewat penyertaan modal negara (PMN). Skema ini sudah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengajukan usulan PMN sebesar Rp 20 triliun untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk Jiwasraya. 

"Pemulihan aset tidak serta merta digelontorkan ke Jiwasraya, dia akan masuk dulu ke kas negara, masuk ke APBN 2021," ucap Irvan. 

Selain itu, kata Irvan, kondisi aset juga sangat berpengaruh dalam percepatan penyelesaian Jiwasraya. Aset sitaan harus bersifat likuid atau mudah dicairkan. Aset sitaan berupa barang tidak bergerak seperti tanah akan memperlambat proses penyelesaian Jiwasraya lantaran memerlukan waktu yang cukup lama.

"Bisa jadi aset itu sebagian besar barang-barang tidak bergerak, kalau berupa tanah, itu akan memakan waktu apalagi ada yang di antaranya sudah menjadi perumahan atau atau kalau saham apakah nilai sahamnya masih sebesar itu," ungkap Irvan. 

Irvan berharap aset sitaan nantinya merupakan aset-aset yang mudah dicairkan. Menurut Irvan, pemulihan aset dengan nilai yang besar sangat membantu proses penyelesaian Jiwasraya. 

"Jadi ada dua sisi, satu soal likuiditasnya dan satu lagi soal mekanisme karena harus lewat kas negara dan APBN dulu, itu akan memakan waktu. Sementara nasabah sudah dua tahun ini sangat menunggu pencairan gagal bayar Jiwasraya," kata Irvan menambahkan. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA