REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengharapkan adanya terobosan dari pemerintah untuk mengatasi penyebaran Covid-19 pada era normal baru. Erwin mengatakan terdapat tujuh upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat menyadari bahaya dari pandemi ini.
"Ada tujuh terobosan penting yang harus dijalankan pemerintah dalam kondisi new normal saat ini," katanya dalam pernyataan di Jakarta, Senin (21/9).
Erwin mengatakan pertama, meningkatkan jumlah rapid test hingga mencapai 200 ribu tes per hari, yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia segera mungkin. "Saat ini rapid test baru di angka 40 ribu per hari, padahal angka orang yang terinfeksi Covid-19 kami perkirakan sudah mencapai jutaan orang," katanya.
Kedua, menurut dia, pemerintah fokus menangani wabah ini bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk mencegah adanya klaster baru. "Tuntaskan dulu Covid-19, baru ekonomi dibuka. Sebab jika secara berbarengan menjaga ekonomi sementara penularan masih tinggi, maka hasilnya bisa sangat merugikan," kata Erwin.
Ketiga, pemerintah harus segera menetapkan harga-harga alat penanganan kesehatan terkait Covid-19 yang terjangkau bagi masyarakat seperti biaya tes usap, masker, face shield, sarung tangan dan sebagainya. "Jika harganya masih terlalu tinggi, pemerintah bisa segera mensubsidi bagi masyarakat yang membutuhkannya, sehingga kesehatan masyarakat menjadi hal terutama yang diperhatikan," katanya.
Keempat, tambah dia, dalam kondisi normal baru, pemerintah harus mendorong masyarakat agar serius memerhatikan kesehatan, salah satunya dengan melakukan tes usap dua minggu sekali. Erwin menegaskan tes usap tersebut harus mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO, apalagi Indonesia anggota WHO.
Kelima, informasi akurat tentang Covid-19 dan upaya penanganannya harus terus-menerus disampaikan kepada masyarakat luas melalui berbagai pendekatan media sehingga lebih mudah dijangkau dan dimengerti. "Tidak ada framing yang jelas tentang penanganan Covid-19 dari sisi public policy," ujarnya.
Keenam, pemerintah perlu memikirkan langkah terobosan agar layanan publik tidak terganggu melalui adanya protokol di tingkat kementerian/lembaga agar gangguan birokrasi tidak terjadi. "Kalau misalnya, seorang pejabat di satu kementerian terkena Covid-19 lalu instansi itu lockdown, berarti menghambat proses perizinan. Akibatnya mengganggu perekonomian yang sudah berjalan," katanya.
Terakhir, pemerintah perlu mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terimbas pandemi ini. Pemberian BLT ini harus dilakukan beriringan dengan insentif bagi usaha-usaha sunset seperti sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran yang terdampak Covid-19.
"Banyak masyarakat pada usaha-usaha sunset yang membutuhkan bantuan. Jadi ini beberapa terobosan yang kami minta jadi perhatian pemerintah" katanya.
Menurut dia, Kadin juga siap membantu pemerintah dalam memberikan bantuan kepada dunia usaha dengan melakukan tracing penderita Covid-19. "Sehingga lebih mudah bisa diketahui pergerakannya dan siapa saja yang terdekat dengannya. Selain itu, kami juga minta pemerintah untuk menginfokan data dengan benar," ujar Erwin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
