REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ancaman pandemi Covid-19 semakin nyata, lebih dari enam bulan sudah bangsa Indonesia berjuang mengatasi akibat sebagai bencana non-alam ini. Selama lebih dari satu semester itu pula, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya.
Tidak dapat lagi dibantah, pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan Covid-19.
Melihat semua kenyataan tersebut Pimpinan Pusat Muhammadiyah merasa sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan ini. Dalam pandangan Muhammadiyah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19. Meski demikian, kerja dan kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Muhammadiyah menyadari kompleksitas masalah terkait Covid-19 ini. Namun, Muhammadiyah menilai kerja dan kinerja Pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif.
Untuk itu, dalam pernyataan sikap nomor Nomor 20/Per/I.0/H/2020, Tentang Penanganan Pandemi Covid-19, tertanggal 3 Shafar 1442 H/21 September 2020 M, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir dan Sektretaris Umum Prof Abdul Mu’ti, Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.
Pada saat konfherensi pers pagi tadi, (21/9/20) Prof Abdul Mu’ti menyatakan Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, khususnya kepada presiden.
Muhammadiyah juga menyatakan perlu adanya kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali.
Selain itu, PP Muhammadiyah juga mengingatkan agar mengutamakan penyelamatan jiwa manusia dari lainnya. Hal ini harus dilakukan karena konstitusi kita merintahkan gal itu yakni agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
