REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengaku terkejut dengan adanya pihak yang meragukan komitmennya terhadap sejarah kebangsaan. Nadiem mengaku, sejak awal dilantik menteri, misi utamanya justru ingin memajukan pendidikan sejarah dan relevan dengan generasi muda saat ini.
Hal itu disampaikan Nadiem saat mengklarifikasi informasi yang menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menghapus mata pelajaran sejarah dari kurikulum. "Yang buat saya mengejutkan adalah komitmen saya terhadap sejarah kebangsanan kita dipertanyakan, padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik untuk anak-anak kita," ujar Nadiem dalam klarifikasinya melalui Youtube resmi Kemendikbud RI, Ahad (20/9).
Apalagi, Nadiem mengaku berasal dari keluaga yang juga seorang tokoh perjuangan kemerdekaan RI 1945. Begitu juga, ayah ibunya yang menurutnya sebagai aktivis nasional. Karena itu, tidak mungkin dia hendak menghapus mata pelajaran sejarah dari kurikulum nasional. Sebab, sejarah memiliki nilai yang sangat penting.
"Anak-anak saya tidak akan tahu akan melangkah masa depan tanpa tau dimana mereka datang, misi saya sebagai menteri malah kebalikan dari isu yg timbul, saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal relevan untuk generasi muda," ungkapnya.
Karena itu, Nadiem justru berencana menggunakan media yang menarik dan relevan untuk mengenalkan sejarah kepada generasi muda saat ini. Sebab, identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kolektif memori yang membanggakan dan menginspirasi.
"Sekali lagi saya imbau ke masyarakat jangan biarkan info tidak benar menjadi liar, semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat, sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita, tidak mungkin kita hilangkan," ujarnya.
Sebelumnya, Nadiem membantah informasi yang mengatakan Kemendikbud berencana menghapus mata pelajaran sejarah dari kurikulum. Nadiem menegaskan, tidak pernah ada keinginan atau rencana menghapus mata pelajaran sejarah.
Nadiem mengatakan, isu ini muncul setelah beredarnya presentasi internal tentang per mutasi penyederhanaan kurikulum. Nadiem mengakui, memang banyak usulan versi penyederhanaan kurikulum yang sedang melalui FGD maupun uji publik, namun kesemua itu belum final.
Ia juga memastikan, penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai 2022. Sementara, pada 2021, sekalipun akan dilakukan prototype, hanya di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional. "Jadi sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional, apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah," ujar Nadiem.
Sebelumnya, beredar informasi tentang rencana kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait pada pelajaran (mapel) sejarah dalam kurikulum terbaru untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemendikbud, berencana menghapus mapel sejarah bagi siswa-siswi di SMK dan dijadikan sebagai mapel pilihan di SMA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
