Wednesday, 11 Rabiul Awwal 1442 / 28 October 2020

Wednesday, 11 Rabiul Awwal 1442 / 28 October 2020

Terkait Covid-19, Pemerintah Diminta Ubah Pola Komunikasi

Ahad 20 Sep 2020 07:13 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Andi Nur Aminah

Sejumlah warga pelanggar protokol kesehatan menjalani hukuman sanksi sosial saat Operasi Yustisi Protokol COVID-19,  di Tangerang Selatan, Banten,  (ilustrasi)

Sejumlah warga pelanggar protokol kesehatan menjalani hukuman sanksi sosial saat Operasi Yustisi Protokol COVID-19, di Tangerang Selatan, Banten, (ilustrasi)

Foto: Antara/Fauzan
Pendekatan komunikasi top down yang diterapkan selama ini kiranya perlu diubah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus Covid-19 belum ada tanda-tanda akan melandai dan justru masih menunjukan kenaikan di Indonesia. Ditengarai salah satu penyebabnya, karena masih banyak anggota masyarakat yang dinilai belum patuh pada protokol kesehatan. Masih ditemukan anggota masyarakat yang abai menjaga jarak dan membersihkan tangan.

"Pemerintah sebaiknya perlu mengubah pendekatan komunikasi terkait protokol kesehatan. Pendekatan komunikasi top down (atas ke bawah) yang diterapkan selama ini kiranya perlu diubah dengan pendekatan komunikasi lainnya," ujar Pengamat Komunikasi Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga dalam pesan singkatnya, Ahad (20/9).

Sebab, menurut Jamiluddin, pendekatan komunikasi top down dinilai kurang pas untuk mengubah perilaku tanpa diikuti prasyarat tertentu. Namun pola perilaku itu seharusnya tidak dicerca, tapi justeru diedukasi melalui pendekatan komunikasi yang benar. Karena, kata Jamiluddin kemungkinan sebagian masyarakat melakukan hal itu karena ketidaktahuannya tentang protokol kesehatan.

Baca Juga

"Prasyarat yang dimaksud berupa contoh yang baik dari atasan atau pimpinan terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Suka tidak suka, masih ditemukan contoh dari atasan atau pimpinan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan," ungkap Dosen Metode Penelitian Komunikasi, Riset Kehumasan, serta Krisis dan Strategi Public Relation.

Karena itu, lanjut Jamiluddin, sebaiknya pemerintah menggunakan pendekatan komunikasi horizontal dalam menyebarluaskan protokol kesehatan. Melalui pendekatan ini, komunikasi berlangsung dari rakyat dengan rakyat. Misalnya komunikasi RT atau RW dengan warganya, bisa juga antara kader KB dengan masyarakat.

Menurut Jamiluddin, komunikasi yang sama juga dapat dilakukan di kelompok atau organisasi atau pemuka pendapat (opinion leader). Komunikasi sesama anggota kelompok atau sesama anggota organisasi atau pemuka pendapat dengan masyatakat, dapat lebih mengena dalam menyadarkan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan.

Selain itu, kata Jamiluddin, pendekatan komunikasi dari bawah ke atas (bottom up) juga digunakan pemerintah. Hanya saja pendekatan ini sebaiknya digunakan untuk mendapatkan umpan balik  dari pelaku komunikasi horizontal. "Dengan umpan balik ini, pemerintah akan tahu efektifitas komunikasi horizontal terkait protokol kesehatan," tutup penulis buku Tipologi Pesan Persuasif, Perang Bush Memburu Osama, Riset Kehumasan, dan Kiat Presenter Sukses

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA