REPUBLIKA.CO.ID, CHICAGO -- Amerika Serikat memperkirakan Qatar-Israel akan menormalisasikan hubungan kenegaraan usai kritik keras yang dilontarkan Qatar kepada Israel. Kritik disampaikan atas Persetujuan Abraham yang dilakukan antara Israel, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), belum lama ini.
Dilansir di Arab News, Sabtu (19/9), Pejabat Departemen Luar Negeri AS dan juga Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Teluk Arab Timothy Lenderking, mengatakan mereka berharap Qatar pada akhirnya akan menormalkan hubungan dengan Israel. Meskipun mereka tidak dapat memberikan waktu pastinya hubungan baik kembali itu terwujud.
Selama briefing telekonferensi, Kamis (17/9) lalu, Lenderking mengingatkan peserta Qatar telah menjadi negara Teluk pertama yang mengizinkan Israel membuka kantor di ibu kotanya, Doha. Lenderking menyarankan Qatar memainkan peran yang lebih positif daripada Turki, yang secara terbuka mengecam normalisasi.
Pejabat Qatar dalam beberapa hari terakhir mengatakan mereka tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai penyelesaian masalah Palestina. “Qatar juga terlibat dengan Israel dan melakukannya secara terbuka, dan telah dilakukan terus menerus selama beberapa tahun. Kami dapat menunjukkan resolusi gencatan senjata Qatar di sini dengan Hamas dan Israel dua pekan lalu. Contoh yang sangat baik dari diplomasi Qatar di mana mereka dapat menggunakan pengaruh mereka dan membawa situasi yang lebih baik," kata Lenderking.
Dia menyebut, pengalaman Amerika dengan Qatar yang mengerjakan file itu adalah bahwa mereka sangat terbuka tentang keterlibatan dengan Israel. Mereka, kata dia, telah mengembangkan hubungan positif dengan pejabat Israel yang terlibat sehingga pihaknya berpikir akan ada banyak hal yang perlu dikembangkan.
"Setiap negara akan bergerak dengan kecepatannya sendiri saat normalisasi hubungan, dan menurut kriteria mereka sendiri. Namun kami sangat ingin agar hal itu terjadi lebih cepat daripada ditunda-tunda karena hal itu menempatkan lebih banyak blok bangunan ke kawasan ini untuk perdamaian dan stabilitas," ujarnya.
Kritik terhadap perjanjian perdamaian oleh media berita yang dikontrol negara Qatar sangat keras, dan laporan berita pada tahun lalu telah menyoroti hubungan Qatar dengan organisasi teroris, termasuk dugaan keterlibatan dalam mendanai serangan teroris yang telah merenggut nyawa Amerika.
Lenderking menepis kontroversi seputar hubungan teroris, termasuk beberapa tuntutan hukum yang menyebut keluarga kerajaan Qatar sebagai pendanaan serangan yang merenggut nyawa atau melukai sebanyak 10 orang Amerika di Israel.
Gugatan Boston yang diajukan oleh enam kontraktor menuduh bahwa Sheikh Khaled Al-Thani, saudara dari Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani yang berkuasa di Qatar, memerintahkan mereka untuk membunuh saingannya di AS dan di Bahrain.
Awalnya diajukan di Florida pada Juni 2019 dan diajukan kembali di Boston pada Januari 2020, individu-individu tersebut mengklaim bahwa Sheikh Khaled membunuh seorang warga negara India, mengancam mereka semua dengan kematian jika mereka tidak membunuh saingan Sheikh, dan mengarahkan kampanye peretasan komputernya saingan industri mobil balap di AS dan Bahrain.
Dalam gugatan lain, yang diajukan 10 Juni 2020, keluarga kerajaan Qatar dituduh mendanai kekerasan oleh Hamas, yang mengakibatkan pembunuhan dan melukai 10 orang Amerika.
Gugatan yang diajukan di New York City menuduh beberapa lembaga Qatar, termasuk Qatar Charity (sebelumnya dikenal sebagai Qatar Charitable Society) dan Qatar National Bank, mendanai kekerasan terhadap orang Amerika di Israel, banyak dengan kewarganegaraan ganda AS dan Israel.
Kedua tuntutan hukum tersebut berada dalam sistem pengadilan federal AS, bergerak menuju persidangan umum. Tapi Lenderking tidak menyebutkan tuntutan hukum atau kontroversi lainnya, dan malah menawarkan pembelaan atas posisi Qatar untuk tidak menormalisasi hubungan dengan Israel.
“Sangat banyak harapan dan niat kami agar semua negara di Timur Tengah, tidak hanya Teluk, akan memiliki hubungan yang normal dengan Israel,” katanya.
Dia menduga, banyak hal yang bisa dibuat tentang Qatar yang bersikap lunak terhadap terorisme. Hal itu pun diklaimnya sebagai tindakan yang tidak akurat.
Lenderking menambahkan Qatar telah mengaitkan kritiknya dengan penyelesaian konflik Palestina, seperti yang telah dilakukan banyak negara Arab lainnya. “Tentu saja, kami telah melihat reaksi warga Palestina terhadap upaya normalisasi tersebut,” kata Lenderking.
Dia berharap agar rakyat Palestina tidak putus asa dan kecewa karena keputusan hubungan ini. Namun, kata dia, akan menemukannya sebagai kesempatan dan bekerja bersama Amerika untuk kembali ke meja perundingan.
"Itu tetap menjadi prioritas bagi AS," ujarnya.
Pada 5 Juni 2017, Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) termasuk Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Qatar dan melarang maskapai penerbangan dan kapal mereka menggunakan wilayah udara atau rute laut GCC.
Lenderking berpendapat jika UEA dan Bahrain dapat menormalisasi hubungan dengan Israel, keretakan antara GCC dan Qatar juga dapat diselesaikan. “Masa depan dari sudut pandang kami terlihat sangat cerah," ujarnya.
Lenderking menyarankan, AS tidak akan mendorong Qatar untuk menandatangani normalisasi dengan Israel. Namun secara tidak langsung mengajak kedua negara tersebut untuk melakukan hubungan yang baik secara lugas.
“Kami tidak menekan Emirat untuk menandatangani kontrak dengan Israel. Kami tidak menekan Bahrain untuk menandatangani kontrak dengan Israel. Mereka melakukan ini atas kemauan mereka sendiri dengan mengakui kepentingan nasional mereka sendiri,” kata Lenderking.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
