Wednesday, 11 Rabiul Awwal 1442 / 28 October 2020

Wednesday, 11 Rabiul Awwal 1442 / 28 October 2020

Kasus Korupsi Rumah Sakit di Dompu Berlanjut ke Penyidikan

Sabtu 19 Sep 2020 09:09 WIB

Red: Agus Yulianto

Pekerja beraktivitas di area proyek pembangunan rumah sakit (Ilustrasi)

Pekerja beraktivitas di area proyek pembangunan rumah sakit (Ilustrasi)

Foto: Republika/Thoudy Badai
Ada dugaan pembangunan RS tak sesuai perencanaan, sehingga mempengaruhi kelayakan.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menjanjikan, kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama Manggelewa, Kabupaten Dompu berlanjut ke tahap penyidikan. Karenanya, dalam waktu dekat, pihaknya akan melaksanakan gelar perkara.

"Kira-kira dua pekan lagi kita naikkan ke penyidikan, jadi awal Oktober besok," kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Puti Gede Ekawana, di Mataram, Jumat (18/9).

Dasar peningkatan penanganannya ini, kata dia, berdasarkan hasil penyelidikan Tim Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Unsur perbuatan melawan hukumnya telah dikantongi tim penyelidik. "Jadi indikasi kerugian negaranya itu ada," ujarnya.

Indikasi tersebut, lanjutnya, dilihat dari hasil analisa ahli konstruksi dari Universitas Mataram yang telah melakukan cek fisik. Ada dugaan pembangunannya tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga mempengaruhi kelayakan bangunan.

Karena itu, Ekawana menegaskan, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan gelar perkara. Hasil analisa tim ahli dan bukti-bukti yang mengarah pada perbuatan melawan hukumnya akan disampaikan.

"Kalau sudah gelar, baru bisa kita pastikan naik penyidikan," ujarnya pula.

Ekawana mengaku, penanganan kasus ini sempat tersendat, karena rumah sakit daerah tersebut dalihfungsikan untuk penanganan pasien COVID-19. "Makanya, biar kasusnya tidak lama mengendap, dan status penanganannya jelas, kita akan gelar untuk naik penyidikannya," kata Ekawana.

Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Manggalewa di Kabupaten Dompu dimulai pada tahun 2017 melalui dana APBD, dengan pihak pemerintah menyiapkan pagu anggaran Rp 17 miliar. Hasil lelangnya, perusahaan berinisial SA dari Makassar, Sulawesi Selatan, muncul sebagai pemenang. Perusahaan tersebut merilis harga penawaran Rp 15,76 miliar.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

 

BERITA LAINNYA