REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencanangkan gerakan zona integritas di seluruh satuan kerja (satker) untuk menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kontribusi sektor industri manufaktur, sehingga bisa tetap menjadi penggerak utama ekonomi nasional.
Inspektur Jenderal Kemenperin Arus Gunawan menjelaskan, perbaikan terhadap jajaran birokrasi yang bersih, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel terus dilakukan. "Hal ini dalam rangka menciptakan seluruh aparatur yang dapat turut mendorong kinerja sektor industri nasional agar semakin berdaya saing global," kata Arus dalam keterangannya.
Salah satu unit satuan kerja Kemenperin yang kini didorong untuk menuju WBBM adalah Balai Besar Teknologi Percepatan Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPP) di Semarang, Jawa Tengah. Arus menekankan, gerakan zona integritas semakin penting pada era digital saat ini. Sebab, masyarakat menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien.
"Itu sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima, hal ini akan diterapkan pada seluruh unit satuan kerja Kementerian Perindustrian," katanya.
Arus optimistis, pembangunan zona integritas melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Kemenperin akan mampu menciptakan kinerja unggul serta berkomitmen memacu kinerja industri nasional.
Inspektur III Kemenperin Pranata menyebutkan, unit satuan kerja Kemenperin terus berupaya mewujudkan reformasi birokrasi, terutama dalam hal pencegahan dan praktik korupsi. Hal ini didukung pula melalui pendampingan, asistensi serta verifikasi dan evaluasi oleh Tim Inspektorat terhadap kesiapan tata kelola zona integritas.
Kepala BBTPPI Semarang Ali Murtopo Simbolon menyatakan, BBTPPI siap mewujudkan predikat WBBM pada tahun ini melalui berbagai upaya. Di antaranya, manajemen perubahan, penguatan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan pelaporan, serta penguatan kualitas pelayanan publik.
Banyak hal yang telah disiapkan dalam pembangunan Zona Integritas di BBTPPI Semarang. Misalnya, pelayanan publik yang mengedepankan penerapan protokol kesehatan. "Sehingga saat ini untuk pengujian sampel harus dikirim oleh konsumen," ucap Ali.
Dalam masa pandemi Covid-19, BBTPPI Semarang menerapkan banyak program transformasi digital. Semua operasional kantor dilakukan secara digital (e-office), demikian juga untuk layanan publik dilakukan secara digital (e-services). Langkah ini sekaligus menjawab tantangan perkembangan Revolusi Industri 4.0.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
