REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Unit Manager Communication Relations and CSR Pertamina MOR V, Rustam Aji mengatakan, hingga pertengahan September 2020, ada 759 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jawa Timur yang telah menuntaskan program digitalisasi. Jumlah tersebut mencakup 86,1 persen dari total 882 SPBU yang direncanakan mengimplementasikan teknologi digital di wilayah Jawa Timur.
“Untuk menjawab tantangan di era digital, Pertamina telah melakukan digitalisasi di seluruh lini bisnis, dari hulu hingga hilir. Termasuk digitalisasi SPBU, termasuk pengembangan aplikasi MyPertamina, Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Rustam melalui siaran persnya, Kamis (17/9).
Secara total, kata Rustam, di seluruh wilayah MOR V yang meliputi Jatim, Bali, NTB, dan NTT, Program Digitalisasi SPBU telah diterapkan di 1.009 SPBU. Di wilayah MOR V, total ada 1.209 SPBU yang direncanakan akan dilakukan digitalisasi, bersinergi dengan Telkom.
"Artinya sudah 83,5 persen, sedang selebihnya dalam proses persiapan serta pemasangan sejumlah perangkat pendukung," ujar Rustam.
Rustam mengatakan, lewat Program Digitalisasi SPBU, maka Pertamina dapat memantau kondisi stok BBM, penjualan BBM, dan transaksi pembayaran di SPBU secara langsung. Konsep digitalisasi adalah dengan merekam seluruh data transaksi dan stok SPBU secara akurat pada waktu yang faktual.
"Setiap nozzle atau selang pengisian BBM ke kendaraan konsumen dibuatkan sesuai sistem sedemikian rupa, sehingga secara langsung dapat memberikan data konsumsi dan penjualan setiap SPBU," kata dia.
Rustam melanjutkan, lewat program digitalisasi ini pula, Pertamina dapat mengetahui jika terdapat SPBU yang akan kehabisan persediaan produk BBM. Sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan upaya pengiriman BBM ke SPBU tersebut. Digitalisasi juga mewujudkan transaksi pembayaran nontunai antara Pertamina dengan pemilik SPBU, serta pemilik SPBU dengan konsumen.
Rustam menambahkan, program ini dapat meningkatkan pengawasan penyaluran BBM, khususnya yang bersubsidi. Yaitu Biosolar (B30) dan Premium. Hal tersebut dimungkinkan karena data-data tersebut juga dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
