REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri melakukan gelar perkara hasil penyelidikan terkait kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Bareskrim Polri (17/9). Pihaknya menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana serta meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan.
"Dari beberapa temuan di TKP serta olah TKP oleh rekan-rekan Puslabfor menggunakan instrumen gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS) serta pemeriksaan 131 saksi dengan menggunakan alat poligraf/uji kebohongan, ahli kebakaran (untuk periksa asal api dengan teori segitiga api) dan ahli pidana, maka penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).
Kemudian, Listuo melanjutkan, akan berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu memproses siapa pun yang terlibat. Kepolisian dan kejaksaan pun berjanji untuk transparan terkait penyidikan itu.
"Dan kami berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu memproses siapa pun yang terlibat. Jadi, saya harapkan tidak ada polemik lagi. Kami mengusut ini secara transparan. Adapun kami sudah sepakat untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan," katanya.
Lalu, ia menjelaskan, hasil penyelidikan selama ini sampai ada dugaan peristiwa pidana, yaitu pertama, kebakaran gedung Kejagung terjadi pada Sabtu (22/8) sekitar pukul 18.15 WIB dan bisa dipadamkan pada hari Minggu (23/8) sekitar pukul 06.15 WIB. Api diduga berasal dari lantai 6 ruang rapat Biro Kepegawaian dan menjalar ke ruangan serta lantai lain yang diduga ada akseleran berupa ACP pada lapisan luar gedung dan cairan minyak lobi yang mengandung senyawa hidro karbon serta kondisi gedung yang hanya disekat oleh bahan yang mudah terbakar, seperti gypsum, lantai parkit, panel HPL, dan bahan mudah terbakar lainnya.
"Berdasarkan hasil olah TKP Puslabfor bahwa sumber api diduga bukan karena hubungan arus pendek. Namun, diduga karena open flame (nyala api terbuka). Pada Sabtu (22/8) sekitar pukul 11.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB ada tukang/orang yang bekerja di lantai 6 ruang biro kepegawaian," katanya.
Ada upaya pemadaman api yang dilakukan oleh beberapa saksi, tapi karena gedung tidak dilengkapi dengan fasilitas pemadam kebakaran yang memadai serta keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana. Sehingga api tidak mampu dipadamkan oleh saksi yang datang sesaat setelah kejadian.
Adapun pihaknya sepakat untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan dugaan pasal 187 KUHP dan 188 KUHP. Di mana, Pasal 187 menjelaskan barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran dengan hukuman maksimal 12 sampai 15 tahun bahkan seumur hidup kalau ada korban. Kemudian, Pasal 188 barang siapa dengan sengaja atau kealpaan hukuman maksimalnya lima tahun.
"Kami melakukan penyelidikan dan memeriksa potensial suspek. Kami akan memburu tersangka dan kami akan sampaikan informasi selanjutnya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
