Monday, 5 Jumadil Akhir 1442 / 18 January 2021

Monday, 5 Jumadil Akhir 1442 / 18 January 2021

Kemenko Maritim-Bapeten Terbitkan Izin Prototipe PLTN Babel

Kamis 17 Sep 2020 14:27 WIB

Red: Nidia Zuraya

Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Foto: AP/Hiroko Harima/Kyodo News
Pembangunan prototipe PLTN Babel ini ditargetkan dimulai pada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Kemenko Kemaritiman dan Investasi dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) telah mengeluarkan perizinan implementasi pembangunan prototipe pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izin implementasi yang diterbitkan Bapeten dan Kemenko Meritim itu berupa perizinan test bed (2020-2021), pembangunan prototipe (2024-2026) dan pembangunan PLTN komersil (2028-2028).

"Kami akan segera mengkomunikasi langkah-langkah pembangunan prototipe PLTN ini ke Setneg, Setkab dan Menkomaritim untuk disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo," kata Chief Representative Thorcon International Bob S Effendi saat berdiskusi perkembangan dan program kerja Thorcon Pte.Ltd secara virtual di Ruang Vidcon Gubernur Kepulauan Babel, Pangkalpinang, Rabu (16/9).

"Apabila kajian 2021 selesai, maka ini akan menjadi pertimbangan perpres di 2022 dan akhir kajian ini perpres, kemudian Pemprov Kepulauan Babel dapat melakukan perubahan di RPJMD apabila telah terbit perpres," ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Naziarto mendukung setiap investor yang ingin berinvestasi di Bangka Belitung dan itu sudah dibuktikan dengan dilakukan MoU dengan PT Thorcon.

"Kami pada dasarnya mendukung, namun alangkah eloknya seandainya pada diskusi pagi ini bisa dihadirkan juga dari Menko Maritim, Kementerian ESDM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) bisa hadir mengikuti rapat virtual perkembangan proses pembangunan PLTN di daerah ini," katanya.

Ia berharap, Thorcon melakukan persiapan yang matang, agar yang dilakukan nantinya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia dan mendapat dukungan dari kementerian terkait, karena Pemprov Kepulauan Babel merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

"Mudah-mudahan pembangunan prototipe PLTN ini berjalan dengan baik yang akan berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan dan perekonomian masyarakat daerah ini," katanya.



sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA