REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin atas tingginya kasus Covid-19 klaster perkantoran. Putri presiden ke-5 RI ini berharap, semua pihak, khususnya kantor-kantor pemerintahan, meningkatkan disiplin pada protokol kesehatan terhadap semua pegawainya.
"Tingginya kasus Covid-19 klaster perkantoran ini sangat memprihatinkan. Kantor-kantor pemerintahan harus memberi contoh disiplin mematuhi protokol kesehatan," kata Puan dalan keterangan resmi, Kamis (17/9).
Hal itu disampaikan Puan menyusul laporan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 tentang sumber penularan Covid-19 adalah tempat kerja atau klaster perkantoran. Selain itu, merujuk pada data Pemprov DKI Jakarta mengenai klaster perkantoran Covid-19 yang ditampilkan Kamis (17/9), jumlah kasus Covid-19 tertinggi terjadi di Kementerian Kesehatan (139 kasus), Kementerian Perhubungan (90 kasus), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jakarta (73 kasus), dan Kementerian Keuangan (42 kasus).
Karena itu, Puan meminta, seluruh kementerian dan lembaga baik di pusat maupun daerah untuk mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masing-masing kantor. Dia berpendapat, bahwa kementerian dan lembaga juga harus memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis pada perlindungan seluruh pegawai.
"Jangan sampai kantor-kantor pemerintahan menjadi contoh buruk penerapan protokol kesehatan, mengingat berdasarkan data Pemprov DKI, kasus Covid-19 telah menyebar ke 30 kantor kementerian dan badan yang berada di Jakarta," katanya.
Puan mencontohkan, kebijakan yang diterapkan di DPR saat ini, yakni dibatasinya peserta rapat hanya 20 persen yang hadir secara fisik, yang terdiri atas ketua atau unsur pimpinan komisi/badan dan perwakilan masing-masing fraksi, anggota lainnya dapat mengikuti rapat secara virtual demi mencegah penularan Covid-19.
Pemeriksaan suhu tubuh dan jaga jarak di ruang rapat juga diterapkan. Adapun jalannya rapat dapat diakses media massa dan masyarakat melalui siaran langsung di laman resmi DPR RI.
"Kami tetap produktif dan disiplin dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19," kata mantan menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.
Ketua DPP PDIP ini mendorong seluruh kementerian dan lembaga segera mengambil kebijakan strategis yang dapat melindungi seluruh pegawai. Dia mengatakan, hal itu dengan meningkatkan upaya preventif dan kuratif guna mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 yang berasal dari area perkantoran.
"Mendorong pemerintah untuk memperketat protokol kesehatan di area perkantoran, terutama di instansi pemerintah sekaligus mengadakan tes Covid-19 secara berkala selama masa pandemi, guna menekan angka penyebaran Covid-19 di area perkantoran," katanya.
Puan mengimbau kepada masyarakat, khususnya pegawai kantor agar disiplin menerapkan protokol kesehatan, baik di lingkungan kantor maupun area publik. Dia meminta mereka menjadikan lonjakan kasus harian sebagai pengingat bahwa virus Covid-19 bisa menular ke siapa saja.
"Sehingga protokol kesehatan menjadi wajib untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
