Saturday, 2 Safar 1442 / 19 September 2020

Saturday, 2 Safar 1442 / 19 September 2020

Normalisasi Israel, Akankah Saudi Susul UEA dan Bahrain?

Rabu 16 Sep 2020 17:51 WIB

Red: Nur Hasan Murtiaji

(Kiri-kanan) Menlu Bahrain Sheikh Khalid Bin Ahmed Al-Khalifa, PM Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald J Trump, dan Menlu UEA Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan usai penandatanganan normalisasi hubungan dengan Israel, Selasa (15/9).

(Kiri-kanan) Menlu Bahrain Sheikh Khalid Bin Ahmed Al-Khalifa, PM Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald J Trump, dan Menlu UEA Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan usai penandatanganan normalisasi hubungan dengan Israel, Selasa (15/9).

Foto: Jim Lo Scalzo/EPA
Pertanyaan akankah Saudi normalisasi dengan Israel muncul setelah Bahrain ikut UEA.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhammad Lili Nur Aulia, Sekretaris Eksekutif Institut Indonesia

"Manama hanya terminal, dalam rute normalisasi Israel yang mengarah ke tujuan akhir, di Riyadh." Begitu cara surat kabar Israel Haaretz menggambarkan apa yang diinginkan setelah langkah normalisasi Bahrain dengan Israel. Proyek normalisasi yang diinginkan akan berujung pada Kerajaan Arab Saudi sebagai agenda besar yang sesungguhnya.

Populasi penduduk Bahrain hanya sekitar 1,2 juta jiwa pada saat Sensus 2010. Setengahnya adalah warga negara asing. Harian Haaretz menyebutkan pejabat senior Bahrain mengunjungi Israel setidaknya dua kali. Tahun lalu divisi ekonomi dari rencana "perdamaian" Donald Trump di Timur Tengah dipresentasikan pada konferensi yang diadakan di Manama.

Sikap resmi Bahrain terhadap masalah Palestina sebenarnya masih mendukung solusi dua negara, sebagaimana disuarakan PBB. Tetapi itu sebelum penandatanganan normalisasi hubungan dengan Israel.

Bahrain adalah bagian penting dari strategi pertahanan Teluk melawan pengaruh Iran. Di Bahrain ada pangkalan angkatan laut Amerika Serikat dan dapat berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk serangan darat dan laut terhadap ancaman dari Iran. Lebih 60 persen warga Bahrain adalah Syiah yang tentu mendapat support Iran. Konon Syiah menghadapi diskriminasi undang-undang di Bahrain. Partisipasi mereka dalam pemerintahan jauh lebih sedikit daripada representasi jumlah penduduk yang mewakili Syiah. 

Ketika protes Musim Semi Arab meletus pada 2011, para aktivis Syiahlah yang "menduduki" Alun-Alun Mutiara dan jalan-jalan utama di Ibu Kota, Manama. Mereka juga menjadi target pertama pasukan keamanan Bahrain pada awalnya, kemudian Arab Saudi turun tangan. Ketika Saudi datang membantu pemerintahan Manama, aksi protes dan demonstrasi diperketat dan berhasil dikendalikan. Menurut beberapa perkiraan, ratusan orang tewas dalam aksi protes kala itu, ribuan lainnya terluka, dan ribuan lainnya ditangkap.

Manama tetap yakin bahwa Teheran berada di balik aksi protes tersebut. Syiah Bahrain terus direkrut untuk menggulingkan pemerintah yang dikendalikan oleh keluarga Khalifa sejak pertengahan abad ke-18. Bahrain dianggap sebagai negara liberal (menurut standar Teluk) karena wanita non-Bahrain tidak diharuskan mengenakan pakaian tradisional. Minuman beralkohol relatif mudah ditemukan. 

Bahrain menempati peringkat 149 dari 167 negara dalam indeks demokrasi menurut majalah The Economist. Proses demokrasi di Bahrain dilakukan dengan penunjukan raja atas 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Syura. Raja dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan badan terpilih yang mencakup perempuan. Outlet media dimiliki atau sebagian dikendalikan oleh keluarga kerajaan dan mereka juga membatasi penggunaan media sosial.

Bahrain dianggap pemimpin dalam mendorong investasi asing dan kewirausahaan. Pajak penghasilan hanya dikenakan pada perusahaan minyak asing, bukan pada warga negara atau penduduk. Sebagian besar layanan pendidikan dan kesehatan disediakan secara gratis. Sebanyak 85 persen pendapatan kerajaan berasal dari minyak, sisanya dari sektor pariwisata di mana pengunjung datang untuk bisnis atau liburan, bukan untuk mengunjungi situs sejarah atau alam.  

Agaknya, Donald Trump berharap bahwa pada Hari Pemilu 3 November mendatang, dia dapat membujuk Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman untuk bergabung dengan tetangganya di Teluk dalam melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dan kemudian merayakannya dalam upacara resmi di Gedung Putih. Sejauh ini, bin Salman menerima dengan baik pengiriman utusan AS ke wilayahnya.

Saudi menyusul normalisasi?

Pertanyaan ini pasti muncul setelah penandatanganan normalisasi Bahrain terhadap Israel. Bukan apa-apa, sebab memang Bahrain sangat bergantung pada Arab Saudi. Jarak Bahrain dan Arab Saudi hanya dipisahkan oleh jembatan sepanjang 25 kilometer. Banyak pengamat memastikan Bahrain menerima lampu hijau bagi Saudi untuk bergerak maju menuju normalisasi dengan Israel.

Saudi hingga kini belum banyak bersikap, diperkirakan masih menunggu perkembangan kompensasi yang akan diberikan, mencakup pembebasan Putra Mahkota di Washington dalam kasus pembunuhan Khashoggi. AS mulai menutup kasus pembunuhan Jamal Khashoggi. Dalam wawancara yang disajikan The Washington Post, beberapa hari sebelum Bahrain normalisasi Israel, Trump sesumbar mengatakan dirinya telah menyelamatkan bin Salman dari jeratan pengadilan, dan sudah memperoleh "pengampunan" dari keluarga Khashoggi.

Beberapa indikasi lain tentang mulai terbukanya Saudi untuk lebih dekat pada AS dan otomatis membuka peluang normalisasi dengan Israel adalah kemampuan untuk memperluas rencana “perdamaian” yang dilakukan AS di Timur Tengah. Bin Salman telah membuka wilayah udara Saudi untuk pesawat Israel. Maka, normalisasi di negara Arab yang dimulai dengan Emirate dan diikuti Bahrain ini tidak hanya untuk kepentingan Trump atau Israel, tetapi juga memberikan manfaat bagi Kerajaan Arab Saudi dukungan regional untuk mencapai kemajuan dalam normalisasi dengan Israel.

Di masyarakat Saudi sendiri beberapa waktu lalu heboh oleh isi khutbah Syekh al-Sudais yang dalam khutbah Jumat di Masjid al-Haram menyinggung poin berbuat baik dengan Yahudi. Tak diduga-duga, Syekh Sudais mengatakan, "Di antara masalah yang penting diperhatikan terkait masalah akidah adalah tidak adanya pemahaman yang benar dalam bab al-wala (loyalitas) dan al-bara (berlepas diri dari orang kafir), dan adanya kebingungan di dalamnya antara akidah yang ada di dalam hati, dan sikap baik dalam konteks hubungan individu dan internasional."

Ia melanjutkan bahwa prinsip akidah itu tidak menafikan sikap tidak loyal kepada non-Muslim, memperlakukan dia dengan baik, untuk menenangkan hatinya dan menarik dirinya, untuk masuk ke agama Islam.

Al-Sudais lalu mengutip peristiwa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW dalam berurusan dengan orang-orang Yahudi. Ia mengatakan juga, “Nabi wafat dan perisainya diagunkan kepada seorang Yahudi, dan orang-orang Yahudi khaybar memberi bagian dari hasil panen dan buah-buahan mereka. (Nabi SAW) Berbuat baik kepada tetangganya yang seorang Yahudi sehingga tetangga Yahudi itu masuk Islam karena perlakuan yang baik kepadanya."

Mungkin saja ini ditangkap sebagai bagian dari ajaran nilai-nilai Islam yang tak pandang bulu dalam melakukan kebaikan. Tetapi menyinggung adanya sikap al-wala dan al-bara yang dikaitkan dengan contoh kebaikan Rasul kepada Yahudi, di hari-hari sekarang memang sangat tidak tepat. Banyak orang beranggapan, khutbah Syekh al-Sudais itu merupakan mukaddimah bagi kerajaan Saudi untuk lebih banyak meningkatkan hubungan dengan Israel. Benarkah?

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA