REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Barbados ingin melepaskan posisi Ratu Elizabeth II Inggris sebagai kepala negara. Pemerintah negara Karibia itu menginginkan sistem pemerintahan yang dijalankan secara republik.
"Orang Barbad menginginkan Kepala Negara Barbadian. Ini adalah pernyataan keyakinan tertinggi pada siapa kami dan apa yang mampu kami capai," kata Gubernur Jenderal Barbados Sandra Mason, menyampaikan pidato atas nama Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley.
Negara bekas koloni Inggris ini memperoleh kemerdekaan pada 1966. Meski begitu, Barbados telah mempertahankan hubungan formal dengan monarki Inggris seperti halnya beberapa negara lain yang pernah menjadi bagian dari kerajaan tersebut. "Waktunya telah tiba untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonial kita," kata Mason.
Barbados, kata Mason, akan mengambil langkah logis berikutnya menuju kedaulatan penuh dan menjadi Republik pada saatmerayakan Hari Jadi Kemerdekaan ke-55. Mason merujuk pada ulang tahun kemerdekaan pada November tahun depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
