Saturday, 9 Safar 1442 / 26 September 2020

Saturday, 9 Safar 1442 / 26 September 2020

Optimalisasi IT, Program Prioritas Penyuluhan Pertanian

Rabu 16 Sep 2020 17:07 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah (kiri) menerima hasil rumusan Rapat KPPN, Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) dengan optimalisasi pemanfaatan sarana teknologi informasi (IT) menjadi prioritas Kementerian Pertanian RI

Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah (kiri) menerima hasil rumusan Rapat KPPN, Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) dengan optimalisasi pemanfaatan sarana teknologi informasi (IT) menjadi prioritas Kementerian Pertanian RI

Foto: Kementan
Optimalisasi IT jadi fokus Kementan tingkatkan peran penyuluh di era industrialisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) dengan optimalisasi pemanfaatan sarana teknologi informasi (IT) menjadi prioritas Kementerian Pertanian RI dalam meningkatkan peran penyuluhan pertanian di era industrialisasi 4.0.

Penguatan IT penyuluhan pertanian merupakan salah satu dari 10 rumusan rapat Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) di Jakarta, Senin (14/9) yang dipimpin Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi. Hadir Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan, Prof Imam Mujahidin Fahmid dan Stafsus Mentan, Lutfi Halide.

"Metode penyuluhan saatnya menerapkan digitalisasi agar lebih efisien dan menjangkau sasaran lebih luas dan lebih banyak," kata Prof Imam Mujahidin.

Guna mendukung hal itu, katanya, diperlukan penguatan dalam penyusunan dan produksi berbagai materi dan media penyuluhan pertanian dalam format digital. Dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, lembaga penenelitian, pihak swasta maupun hasil penemuan petani spesifik lokalita.

"Digitalisasi pertanian menjadi kebutuhan utama saat ini. Pengaruhnya positif mendorong akselerasi produktifitas pertanian secara menyeluruh," kata Imam Mujahidin.

Rapat KPPN juga dihadiri Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah dan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Leli Nuryati serta sejumlah pejabat eselon dua dan tiga Kementan di antaranya Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan - Pusluhtan, I Wayan Ediana.

Stafsus Mentan, Lutfi Halide menyatakan KostraTani memiliki fitur-fitur lengkap untuk menjawab tantangan pertanian di era 4.0 bertumpu pada jaringan internet untuk terhubung  ke Agriculture War Room (AWR) Kementan di Jakarta, yang digagas Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo. 

Saat ini, menurutnya, bukan hanya kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian tapi dibutuhkan kecepatan untuk memenangkan persaingan pasar. KostraTani memiliki fitur-fitur lengkap untuk menjawab tantangan pertanian di era 4.0 bertumpu pada koneksi internet.

"Penguatan BPP KostraTani dengan peningkatan sarana IT menjadi program prioritas meningkatkan komunikasi, edukasi dan menggali informasi bottom up dari petani dan penyuluh, dalam kegiatan penyuluhan dan pemecahan masalah di lapangan," kata Imam Mujahidin.

Stafsus Lutfi Halide menambahkan digitalisasi bertujuan mendukung sosialisasi kebijakan pertanian secara virtual melalui Ngobrol Asyik (Ngobras) dua kali satu bulan; Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) setiap Jumat; Petani On Cloud dan Millenial Agriculture Farmer (MAF). "Tujuannya, mendapat masukan sekaligus meningkatkan komunikasi dengan para pelaku pembangunan pertanian di lapangan," katanya.

Lutfi Halide menyampaikan harapan Mentan Syahrul agar KPPN periode 2020 - 2024 meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap penyuluhan pertanian, baik di antara Eselon I lingkup Kementan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya melalui rekomendasi kebijakan di pusat dan daerah.

Siti Munifah selaku Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian - Kementerian Pertanian RI (BPPSDMP) berupaya membangun dan memperkuat komunikasi dan koordinasi KPPN dengan provinsi melalui KPPP dan kabupaten/kota (KPPK) dapat dilakukan melalui forum koordinasi yang dilaksanakan secara terjadwal.

"Hal itu merujuk Kepmentan No 579/2020 tentang KPPN agar sinergi dengan KPPP dan KPPK dalam penyusunan rencana kerja. Wajib memperhatikan Renstra Kementan,  provinsi dan kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah mempunyai rasa memiliki terhadap program Kementan," kata Sesba Siti Munifah.

Kapusluh Leli Nuryati menguraikan Rencana Tindak Lanjut berupa penyusunan rencana kerja KPPN 2020 - 2024; menyiapkan strategi penyuluhan yang mampu menyelesaikan permasalahan lapangan antara lain penguatan kelembagaan penyuluhan dengan Kostratani;

"Didukung metodologi penyuluhan dengan digitalisasi dan pertemuan rutin KPPN diagendakan setiap bulan sekali pada Kamis di minggu pertama," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA