REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Anak Dunia (Unicef) menandatangani nota kesepahaman kerja sama (MoU) yang memungkinkan untuk melakukan pengadaan vaksin dengan harga terjangkau, Rabu (16/9). MoU yang ditandatangani hari ini untuk memperbaharui MoU sebelumnya dengan Unicef tahun 2004 lalu.
Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengatakan MoU tersebut mengatur proses pengadaan barang dan jasa melalui UNICEF, mulai dari proses pengajuan, pembayaran, sampai pengiriman. Dengan adanya MoU ini diharapkan dapat memperlancar pemberian produk kesehatan esensial untuk masyarakat Indonesia.
Pengadaan dan pembelian vaksin akan dilakukan melalui Supply Division UNICEF yang berkedudukan di Copenhagen, Denmark. Melalui divisi tersebut, UNICEF dimungkinkan untuk melakukan pemesanan vaksin dengan jumlah yang besar dengan harga yang lebih rendah, sehingga akan terjadi penghematan yang signifikan.
“Kemitraan ini akan memungkinkan Indonesia membeli vaksin baru seperti pneumococcal conjugate vaksin (PCV) dengan harga 1/3 dari harga pasar saat ini. Jika diukur secara nasional, hal ini dapat mencegah hampir 10.000 kematian anak setiap tahun,” kata Perwakilan UNICEF Indonesia Debora Comini.
Lebih lanjut, Comini.
Ia menilai kedepan, banyak negara yang berupaya keras memenuhi kebutuhan vaksin dan obat di wilayahnya. Untuk itu, melalui perjanjian kerja sama ini, ia menyakini Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan termasuk penurunan harga vaksin dan obat serta menjalin kerja sama pengembangan vaksin antara produsen dalam negeri Indonesia (Biofarma) dan UNICEF. Pihaknya mengaku sangat menantikan vaksin Covid-19.
"Kami harus ingat untuk fokus pada hal-hal dasar. Imunisasi rutin untuk anak-anak, rantai pasokan yang kuat, petugas kesehatan terlatih dan masyarakat yang sadar akan manfaatnya. Ini adalah dasar yang tidak boleh kita lupakan,” kata Comini.
Di kesempatan yabg sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa sejak Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi, Indonesia telah aktif menjalin kerja sama internasional dan multilateral termasuk melalui WHO Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator – COVAX Facility. Ini dalam rangka mengupayakan kemudahan akses, keamanan dan harga vaksin yang terjangkau. Ia menegaskan, Indonesia masuk kategori Advanced Market Commitment (AMC) pada COVAX Facility.
"Dengan masuknya Indonesia pada COVAX Facility, maka Indonesia mendapatkan jaminan akses terhadap vaksin COVID-19 yang terjangkau dan berkualitas untuk 20 persen populasi beresiko pada akhir 2021," katanya.
Hingga kini, dia melanjutkan, pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan GAVI dan COVAX Facility guna mengetahui waktu persediaan vaksin dan harganya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
