Sunday, 3 Safar 1442 / 20 September 2020

Sunday, 3 Safar 1442 / 20 September 2020

Masukan dari Hasnaeni Soal Kebijakan PSBB DKI Jakarta

Rabu 16 Sep 2020 05:42 WIB

Red: Gilang Akbar Prambadi

Petugas Satpol PP saat melakukan pengawasan PSBB di salah satu tempat usaha di Kawasan Jatinegara, Jakarta, Selasa (15/9). Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat untuk mematuhi dan tertib aturan yang berlaku selama PSBB di DKI Jakarta.Prayogi/Republika.

Petugas Satpol PP saat melakukan pengawasan PSBB di salah satu tempat usaha di Kawasan Jatinegara, Jakarta, Selasa (15/9). Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat untuk mematuhi dan tertib aturan yang berlaku selama PSBB di DKI Jakarta.Prayogi/Republika.

Foto: Prayogi/Republika
Pemprov diharapkan memberikan bantuan kepada perusahaan yang patuh PSBB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Alasannya, terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 dan dampak kematiannya di Ibu Kota. 

Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Hasnaeni mendukung langkah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. "Saya cukup apresiasi keputusan Pak Gubernur. Sebab apa yang dilakukan itu sangat baik," kata Hasnaeni, Selasa (15/9). 

"Kalau tidak dilakukan PSBB, itu akan meningkat angka Covid-19 ini," ujarnya.

Menurut Hasnaeni, PSBB total diperlukan guna menekan angka kasus positif dan risiko kematian akibat wabah virus corona. Nyawa, kata dia, wajib diutamakan dibandingkan apapun. "Saya kira nyawa itu lebih penting. Tak bisa dibeli. Sementara uang itu bisa dicari," ungkap Hasnaeni.

Lebih lanjut, 'Wanita Emas', sapaan populer Hasnaeni, mengatakan, turut mendukung kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang juga diberlakukan Anies. Langkah tersebut dipandang sebagai salah satu cara meminimalisir penyebaran Covid-19.

"Orang boleh berkantor di rumah. Jadi inilah masukan buat pemerintah pusat, diizinkan orang berkantor dari rumah. Karena ini bencana dunia, bukan Indonesia saja. Jadi ini force majeur," tuturnya. 

Seiring dengan itu, Hasnaeni pun berharap agar pemerintah membantu para pengusaha yang mematuhi kebijakan WFH. Yakni dengan membuat kebijakan subsidi atau pengurangan tagihan sewa kantor. Mengingat, saat PSBB total dipatuhi melalui WFH, seharusnya biaya sewa menjadi lebih murah. 

"Lalu orang yang menyewa kantor gedung itu, kalau bisa orang hanya bayar 20 persen saja. Apakah itu disubdsidi pemerintah pusat, atau bagaimana," jelasnya. 

"Karena ini teramat dirasakan para pengusaha, termasuk saya. Kita tidak berkantor tapi disuruh bayar full. Kita sebenar maklum karena mereka tidak memiliki pendapatan lain, karena itu kita ditekan. Jadi ini simalakama," kata Hasnaeni.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA