Wednesday, 4 Rabiul Awwal 1442 / 21 October 2020

Wednesday, 4 Rabiul Awwal 1442 / 21 October 2020

Dua Fokus Luhut dalam Penanganan Covid di Sembilan Provinsi

Rabu 16 Sep 2020 00:44 WIB

Red: Andri Saubani

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Luhut diberi tugas oleh Jokowi untuk mengawal penanganan Covid di sembilan provinsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, akan fokus pada dua hal dalam menjalankan tugasnya untuk mengawal ketat penanganan Covid-19 di sembilan provinsi. Diketahui, Luhut diberi target dua pekan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertama, memaksimalkan peran TNI dan Polri dalam membantu gubernur. Saya ingin keduanya bersinergi bersama gubernur menentukan titik-titik rawan di masing-masing daerah untuk dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan," katanya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (15/9).

Fokus kedua, lanjut Luhut, yakni meminta Pangdam dan Kapolda untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variabel jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan dan tingkat kematian.

"Karena setelah saya teliti, ada banyak kasus OTG (orang tanpa gejala) yang masih berada di rumah sakit. Hal ini saya pikir menghambat kesembuhan pasien yang bergejala berat," katanya.

Luhut juga menilai pentingnya sinkronisasi data antara Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di beberapa daerah sehingga tidak ada manipulasi angka di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menginginkan agar seluruh pimpinan daerah tidak segan mengambil kebijakan dan tindakan yang tegas dan keras untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, guna mencegah jumlah kasus yang terus bertambah.

Luhut juga meminta masing-masing daerah agar mengkaji peraturan pembatasan sosial secara ketat. Sehingga, tidak ada kegiatan yang melibatkan keramaian dan melakukan pembubaran kerumunan pada jam waktu tertentu.

"Saya tak henti-hentinya mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih disiplin dalam mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Protokol kesehatan ini bukan lagi sebuah imbauan, melainkan sebuah kewajiban yang harus diterapkan selama beberapa bulan ke depan," katanya.

Luhut mendapat tugas langsung dari Presiden Jokowi untuk fokus mengawal secara ketat perkembangan penanganan kasus Covid-19 di sembilan provinsi. Sembilan provinsi itu yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara, ditambah Papua.

"Pesan yang disampaikan Presiden kepada kami adalah menurunkan jumlah kasus dalam waktu dua minggu," kata Luhut.



Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (15/9), menyatakan, ada tiga target yang diberikan Presiden Jokowi kepada Luhut dalam waktu dua pekan. Pertama, target penurunan penambahan kasus harian, kedua peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian.

Baca Juga

"Akan ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu pertama adalah menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat," ungkap Wiku.

Langkah kedua, adalah melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak para pelanggar peraturan. Ketiga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan tingkat kematian dan meningkatkan tingkat kesembuhan.

"Keempat, penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi ini, jadi harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut, artinya di kabupaten atau kota, bahkan di dalam kabupaten atau kota akan dilihat klaster mana yang harus ditangani dengan segera," tambah Wiku.

photo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginjak rem darurat dengan mengetatkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) - (republika)

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA