REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah resmi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor serta penyerahan kertas koran maupun majalah. Kebijakan ini dituangkan dalam regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125 Tahun 2020 tentang PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
Stimulus ini diberikan untuk membantu kinerja media massa cetak yang ikut terdampak pandemi Covid-19. "Untuk upaya penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap produktivitas media massa cetak, pemerintah perlu memberikan dukungan keringanan pembayaran pajak," tulis beleid itu, seperti dikutip Republika.co.id, Selasa (15/9).
Beleid PMK 125/2020 diundangkan pada Selasa (7/9) dan resmi berlaku sejak tujuh hari setelah diundangkan.
PPN yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2020 terdiri dari dua jenis. Pertama, impor kertas koran dan/atau kertas majalah oleh perusahaan pers baik yang dilakukan sendiri atau sebagai indentor. Kedua, penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah kepada perusahaan pers.
Menurut Pasal 3, perusahaan pers yang mendapatkan insentif pajak ini merupakan badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers berupa perusahaan media cetak. Secara khusus, perusahaan ini menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin dan majalah. Perusahaan harus masuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha 58130.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhak menagih kembali PPN apabila menemukan beberapa hal. Di antaranya, data/informasi menunjukkan Wajib Pajak (WP) tersebut tidak berhak memperoleh fasilitas PPN ditanggung pemerintah.
Kedua, objek pajak yang diserahkan atau diimpor bukan merupakan kertas koran dan/atau kertas majalan yang diberikan fasilitas berdasarkan PMK 125/2020. Poin ketiga, kertas koran dan/atau kertas majalah yang diberikan fasilitas tidak dipergunakan untuk membuat koran dan/atau majalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
