REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Kepala tim pemerintah yang merundingkan perdamaian di Thailand bagian selatan akan mempertimbangkan proposal perwakilan Muslim setempat untuk menjadikan Jumat hari libur kenegaraan di seluruh kerajaan.
Ketua tim, Jenderal Wallop Raksanoh mengatakan, Ahad (13/9), mengatakan, perwakilan tersebut meminta pemerintah menyatakan Jumat, sebagai hari bagi umat Islam, sebagai hari libur umum, dan menulis ulang tanda desa dalam bahasa Thailand, Melayu dan Inggris untuk membuka pintu kepada ASEAN.
Ia mengatakan, perwakilan tersebut juga meminta bahasa Melayu dideklarasikan sebagai bahasa resmi provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla. Empat provinsi itu berbatasan dengan Malaysia, tetangga selatan Thailand.
Jenderal Wallop mengungkapkan permintaan itu setelah menghadiri pertemuan di distrik Nong Chik Pattani dengan perwakilan Muslim lokal dari empat provinsi. Ia mengatakan, pertemuan itu digelar untuk menerima usulan dan mendengarkan aspirasi warga.
Pada pertemuan tersebut, perwakilan mengusulkan orang-orang yang akrab dengan praktik Islam bertanggung jawab atas urusan haji, penyusunan hukum Islam untuk empat provinsi dan pengembangan industri halal. Letjen Pornsak Poolsawat, Panglima Angkatan Darat keempat, mengatakan pertemuan itu merupakan terobosan. Dia menambahkan sebuah komite akan dibentuk untuk mempelajari proposal tersebut secara rinci.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
